Example floating
Example floating
PemerintahanRegional

Pejabat Publik Dituntut Bersikap Dewasa, Berintegritas, dan Bertanggung Jawab dalam Setiap Pernyataan

439
×

Pejabat Publik Dituntut Bersikap Dewasa, Berintegritas, dan Bertanggung Jawab dalam Setiap Pernyataan

Share this article
Example 468x60

RADARINTERPOL-HUMBAHAS – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang mengusung tema “KEREN” (Kreatif, Efektif, Responsif, Efisien, dan Nyaman) berlangsung dengan lancar, khidmat, dan mendapat partisipasi dari berbagai unsur masyarakat, Selasa (28/7/2026).

Di tengah suksesnya rangkaian perayaan tersebut, muncul pernyataan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Junita Rebeka Marbun, yang mengaku tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun persiapan kegiatan HUT serta menyatakan minim memperoleh informasi mengenai rangkaian acara. Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam tanggapan.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang telah diverifikasi. Sebelum suatu dugaan atau keberatan disampaikan kepada masyarakat luas, mekanisme klarifikasi melalui jalur administrasi pemerintahan semestinya menjadi langkah pertama yang ditempuh.

Publik tentu berhak mengetahui apakah benar terdapat undangan rapat, pemberitahuan resmi, atau dokumen administrasi yang tidak pernah diterima oleh Wakil Bupati. Apabila belum terdapat bukti tertulis mengenai hal tersebut, maka pernyataan bahwa dirinya tidak dilibatkan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut agar tidak berkembang menjadi persepsi yang belum tentu sesuai dengan fakta.

Selain itu, persoalan mengenai pakaian kedinasan yang disampaikan sebagai bentuk ketidaksiapan juga dinilai seharusnya dapat dikonfirmasi jauh sebelum pelaksanaan acara. Dalam praktik pemerintahan, koordinasi dengan panitia maupun Sekretariat Daerah merupakan mekanisme yang lazim dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diterima secara lengkap.

Hal serupa juga berlaku terhadap keluhan mengenai tidak adanya staf maupun ajudan. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara utuh mengenai apakah kondisi tersebut merupakan akibat penataan organisasi, kebijakan efisiensi, atau keputusan administratif lainnya yang memiliki dasar hukum. Tanpa adanya penjelasan yang lengkap, publik berpotensi menerima informasi yang hanya berasal dari satu sudut pandang.

Pernyataan mengenai pentingnya menghilangkan ego sektoral dan menghindari “lips service” pada dasarnya merupakan ajakan yang positif. Namun nilai tersebut akan lebih bermakna apabila diwujudkan melalui penyelesaian persoalan secara internal terlebih dahulu, melalui dialog, koordinasi, dan musyawarah sesuai mekanisme pemerintahan sebelum disampaikan kepada ruang publik.

Terlepas dari berbagai dinamika tersebut, pelaksanaan HUT ke-23 Kabupaten Humbang Hasundutan tetap berlangsung sukses dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Kerja keras panitia, aparatur pemerintah, TNI, Polri, pelajar, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen lainnya menjadi bagian penting dalam menyukseskan perayaan hari jadi daerah tersebut.

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa jabatan publik bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan hukum. Oleh karena itu, setiap ucapan seorang pejabat memiliki dampak yang luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Masyarakat memahami bahwa pejabat publik merupakan pribadi yang memiliki pengalaman birokrasi maupun politik serta latar belakang pendidikan yang baik, bahkan banyak di antaranya bergelar sarjana hingga pascasarjana.

Dengan kapasitas tersebut, publik tentu berharap setiap pernyataan lahir dari proses berpikir yang rasional, objektif, berdasarkan data, serta dapat dipertanggungjawabkan secara etika maupun hukum.

Dalam sistem pemerintahan, apabila terdapat dugaan tidak dilibatkan dalam suatu kegiatan resmi, mekanisme penyelesaiannya telah tersedia melalui klarifikasi kepada Sekretariat Daerah, panitia pelaksana, maupun perangkat daerah terkait.

Penelusuran terhadap surat undangan, notulen rapat, disposisi, daftar hadir, serta dokumen administrasi lainnya menjadi langkah yang lebih tepat sebelum menyampaikan kesimpulan kepada masyarakat.

Apabila dugaan tersebut langsung disampaikan ke ruang publik tanpa melalui proses verifikasi internal, opini masyarakat dapat terbentuk lebih dahulu sebelum seluruh fakta terungkap. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta memengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kepemimpinan yang matang tidak hanya diukur dari keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga dari kemampuan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi, koordinasi, dan penghormatan terhadap prosedur pemerintahan.

Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam dinamika birokrasi, namun hendaknya diselesaikan secara profesional berdasarkan fakta dan dokumen resmi.

Masyarakat Humbang Hasundutan membutuhkan pemimpin yang mampu menjadi teladan dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Setiap kritik yang disampaikan hendaknya menjadi sarana evaluasi dan perbaikan, bukan menjadi sumber polemik yang dapat mengganggu semangat kebersamaan dalam membangun daerah.

Pada akhirnya, jabatan publik merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh integritas. Tingginya pendidikan dan pengalaman seorang pejabat hendaknya tercermin dalam kualitas berpikir, etika berkomunikasi, serta kebijaksanaan dalam menyikapi setiap persoalan.

Demi kemajuan Kabupaten Humbang Hasundutan, seluruh elemen pemerintahan diharapkan terus mengedepankan koordinasi, berbicara berdasarkan data dan dokumen resmi, serta menyelesaikan setiap perbedaan melalui mekanisme yang berlaku demi kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. (P.Lumbangaol)

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *