KBB, Radarinterpol.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Mekanisme dan Proyeksi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat” di Aula Kantor KPU KBB, Jalan Raya Purwakarta No. 430, Tagogapu, Kecamatan Padalarang, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum awal bagi KPU KBB untuk membahas kemungkinan penataan daerah pemilihan (dapil) sekaligus memproyeksikan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat pada Pemilu 2029 mendatang.
Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman, mengatakan bahwa FGD tersebut merupakan agenda yang telah direncanakan sebelumnya sebagai bagian dari upaya menghimpun pandangan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, KPU sengaja melibatkan unsur partai politik serta tokoh masyarakat dari kalangan civil society agar pembahasan penataan dapil dapat dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan berbagai perspektif.
“Pada prinsipnya, kami sudah sepakat untuk menggelar FGD ini dengan mengundang unsur partai politik dan tokoh-tokoh dari kalangan masyarakat sipil,” ujar Ripqi.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh persiapan menghadapi tahapan Pemilu mendatang. Karena itu, KPU mulai melakukan pembahasan awal mengenai mekanisme penataan dapil melalui sejumlah skema yang nantinya akan menjadi bahan kajian lebih lanjut.
“FGD ini juga dimaksudkan untuk mengetahui respons partai politik dan para tokoh masyarakat terhadap kemungkinan perubahan komposisi daerah pemilihan di Kabupaten Bandung Barat,” ucapnya.
Ripqi mengapresiasi antusiasme peserta yang hadir. Sejumlah partai politik bahkan mengirimkan langsung ketua maupun sekretaris partainya untuk mengikuti diskusi tersebut.
“Kami melihat antusiasme peserta cukup baik. Berbagai masukan yang disampaikan partai politik maupun tokoh masyarakat akan kami catat sebagai bahan pertimbangan internal KPU untuk selanjutnya ditindaklanjuti,” katanya.
“Dalam pembahasan ini, KPU KBB secara khusus memfokuskan kajian pada penataan dapil tingkat kabupaten, termasuk proyeksi jumlah kursi anggota DPRD,” tuturnya.
Ripqi menyampaikan, berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melihat jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat saat ini yang masih berkisar 1,9 juta jiwa, alokasi kursi DPRD pada Pemilu 2029 berpotensi tetap sebanyak 50 kursi.
Ia menjelaskan, ketentuan alokasi kursi DPRD kabupaten dengan jumlah penduduk satu juta hingga tiga juta jiwa adalah sebanyak 50 kursi. Sementara itu, daerah dengan jumlah penduduk lebih dari tiga juta jiwa berpotensi memperoleh alokasi sebanyak 55 kursi.
“Kalau melihat jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang saat ini masih sekitar 1,9 juta jiwa, kemungkinan alokasi kursi pada 2029 masih tetap 50 kursi. Penambahan menjadi 55 kursi dimungkinkan apabila jumlah penduduk sudah melampaui tiga juta jiwa,” jelasnya.

Meski demikian, terkait kemungkinan perubahan daerah pemilihan, Ripqi menyebutkan bahwa peluang tersebut masih terbuka. KPU akan terlebih dahulu melihat berbagai masukan dan respons peserta FGD sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Ia menerankan, hasil diskusi tidak hanya menjadi bahan dokumentasi, tetapi juga akan menjadi catatan penting bagi KPU dalam melakukan kajian dan pembahasan internal mengenai penataan dapil.
Ia berharap, melalui forum tersebut, proses pembahasan penataan daerah pemilihan dapat memperoleh masukan yang lebih komprehensif dari berbagai pihak, sehingga setiap kebijakan yang nantinya diambil dapat mempertimbangkan aspirasi dan kondisi wilayah Kabupaten Bandung Barat.
“Untuk kemungkinan perubahan dapil, tentu masih akan kami kaji. Respons dan masukan dari peserta FGD hari ini menjadi salah satu bahan yang akan kami tindak lanjuti,” pungkas Ripqi. (Rn)
















