KBB, Radarinterpol.com—Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Revisi regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan pasar modern dan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Pimpinan DPRD KBB, Asep Dedi, menegaskan bahwa penataan pasar modern harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pengaturan lokasi pendirian minimarket, supermarket, hingga pusat perbelanjaan perlu dilakukan secara proporsional agar tidak mematikan usaha warung tradisional maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Asep Dedi seusai mengikuti rapat paripurna DPRD KBB, Rabu (11/11/2026). Ia berharap perubahan Perda tersebut benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil.
Menurutnya, keberadaan pasar modern harus diatur dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, sehingga tidak menimbulkan persaingan usaha yang merugikan pedagang tradisional serta UMKM di lingkungan sekitar.
Selain pengaturan lokasi, DPRD KBB juga mendorong agar pengelola pasar modern membangun kemitraan dengan pelaku UMKM lokal. Salah satu bentuk konkret yang diharapkan adalah memberikan kesempatan kepada produk unggulan daerah untuk dipasarkan melalui jaringan minimarket yang beroperasi di wilayah Bandung Barat.
Asep Dedi menilai, keterlibatan UMKM dalam rantai pemasaran pasar modern menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan penjualan produk lokal. Dengan demikian, pertumbuhan usaha berskala besar juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Materi perubahan Raperda tersebut mencakup sejumlah ketentuan, di antaranya persyaratan pendirian pasar rakyat yang dikelola pihak swasta dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja dari lingkungan sekitar, serta kajian dampak terhadap pasar yang telah lebih dahulu beroperasi.
Penyesuaian juga dilakukan terhadap ketentuan jam operasional toko swalayan, termasuk pengaturan khusus pada hari besar keagamaan dan hari libur nasional. Ketentuan ini diharapkan mampu menciptakan keteraturan aktivitas perdagangan sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan berbagai pihak.
Dari aspek perizinan, rancangan perubahan regulasi tersebut mengakomodasi penyesuaian sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah daerah juga diarahkan untuk memfasilitasi proses perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di pasar rakyat.
Sementara itu, dalam penyelenggaraan usaha minimarket, pelaku usaha kecil dan menengah setempat diharapkan memperoleh prioritas untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan juga akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan perangkat daerah terkait, disertai penyesuaian sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan.
Melalui perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2022 tersebut, DPRD KBB berharap tercipta tata kelola perdagangan yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan. Kehadiran pasar modern diharapkan tetap berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah tanpa mengesampingkan keberadaan pasar rakyat, warung tradisional, serta UMKM sebagai bagian penting dari penggerak ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. (Rn)
