RADARINTERPOL-HUMBAHAS – Pelayanan kesehatan yang berkualitas bukan sekadar tentang tersedianya fasilitas, program, maupun prosedur administrasi. Lebih dari itu, pelayanan kesehatan harus mampu memberikan kepastian, kemudahan, dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Forum Konsultasi Publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026, Rabu (11/11/2026), di ruang pertemuan Dinkes P2KB, Doloksanggul.
Mengusung tema “Kolaborasi untuk Peningkatan Kualitas Layanan yang Lebih Handal”, forum ini menjadi ruang komunikasi dan evaluasi untuk mempertemukan pemerintah daerah, penyelenggara pelayanan kesehatan, organisasi profesi, pemangku kepentingan, serta insan pers dalam membahas berbagai tantangan pelayanan publik.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan, Jaulim Simanullang, perwakilan Inspektorat, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Humbahas, para Kepala Puskesmas, Sekretaris Dinas Sosial, Lurah Doloksanggul, perwakilan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), insan pers, serta sejumlah undangan lainnya.
Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi, tetapi harus dibangun melalui koordinasi, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama.
KETERBUKAAN PELAYANAN MENJADI FONDASI KEPERCAYAAN MASYARAKAT
Dalam pemaparan pelayanan, Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Humbang Hasundutan, Alex Gultom, melalui jajaran bidang pelayanan menjelaskan sejumlah jenis layanan yang dilaksanakan instansinya.
Di antaranya pengurusan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS), penambahan kepesertaan bagi bayi baru lahir, serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dijelaskan bahwa sejumlah pelayanan administrasi tersebut tidak dipungut biaya atau gratis, dengan waktu penyelesaian menyesuaikan kelengkapan dokumen dan persyaratan masing-masing layanan.
Informasi ini menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian kepada masyarakat. Sebab, pelayanan publik yang baik harus disertai kejelasan mengenai prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian, serta biaya yang harus diketahui masyarakat.
Keterbukaan tersebut juga menjadi langkah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan pemerintah.
Namun, pembahasan forum tidak hanya berkutat pada persoalan administrasi. Perhatian peserta turut tertuju pada isu yang lebih mendasar, yakni keberlanjutan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui program JKN dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
NASIB KEPESERTAAN JKN, VALIDITAS DATA DAN PERLINDUNGAN WARGA HARUS DIPASTIKAN
Salah satu persoalan yang mengemuka dalam forum adalah potensi perubahan status kepesertaan sekitar 7.000 peserta pada tahun mendatang.
Isu ini menjadi perhatian karena menyangkut keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya keluarga yang menggantungkan akses pelayanan medis pada bantuan iuran pemerintah.
Angka tersebut bukan sekadar persoalan statistik. Di balik setiap kepesertaan terdapat masyarakat yang membutuhkan jaminan perlindungan ketika sakit, menjalani pemeriksaan, memperoleh pengobatan, maupun membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan.
Karena itu, perubahan data sosial ekonomi, pemutakhiran desil kesejahteraan, serta penetapan peserta PBI harus dilakukan secara cermat, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketepatan data menjadi faktor penting agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Pemerintah juga perlu memastikan adanya informasi yang memadai bagi warga yang mengalami perubahan status kepesertaan.
Koordinasi antara Dinkes P2KB, Dinas Sosial, pemerintah desa dan kelurahan, BPJS Kesehatan, serta pemerintah provinsi dan pusat perlu diperkuat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Masyarakat harus memperoleh penjelasan mengenai penyebab perubahan status, cara memeriksa kepesertaan, serta mekanisme pengusulan kembali apabila masih memenuhi persyaratan.
Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi yang belum terselesaikan.
Lebih jauh, pemerintah daerah diharapkan memperkuat sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan agar masyarakat mendapatkan informasi lebih awal, bukan justru baru mengetahui status kepesertaannya bermasalah ketika membutuhkan pengobatan.
INSAN PERS SOROTI KUALITAS KOLABORASI: HARUS ADA HASIL, BUKAN SEKADAR SEREMONI
Memasuki sesi dialog dan tanya jawab, forum berlangsung semakin dinamis. Perwakilan media Poskota Sumatera turut menyampaikan pertanyaan kritis mengenai implementasi tema kegiatan, khususnya bagaimana memastikan kolaborasi lintas instansi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
Pertanyaan tersebut menekankan bahwa kolaborasi tidak boleh berhenti pada kesepakatan, pertemuan, maupun komitmen yang disampaikan dalam forum.
Diperlukan pembagian tanggung jawab yang jelas, mekanisme koordinasi yang efektif, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi secara berkala.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan bahwa pemerintah telah berkoordinasi. Masyarakat membutuhkan penyelesaian atas persoalan yang mereka hadapi.
Dalam konteks kepesertaan JKN, misalnya, diperlukan sistem komunikasi yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi tanpa harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lainnya.
Setiap persoalan harus memiliki jalur penyelesaian yang jelas. Instansi terkait juga perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh pendampingan apabila menghadapi kendala administrasi.
Kritik dan pertanyaan yang disampaikan insan pers merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang konstruktif. Pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kegiatan pemerintah, tetapi juga memiliki tanggung jawab menyuarakan kepentingan masyarakat melalui pemberitaan yang berimbang, objektif, dan berdasarkan fakta.
Dengan demikian, forum konsultasi publik dapat menjadi ruang evaluasi bersama, bukan sekadar tempat menyampaikan laporan kegiatan.
REGULASI MENJADI LANDASAN, TINDAK LANJUT MENJADI UKURAN KEBERHASILAN
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Prinsip pelayanan publik menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, memberikan masukan, serta mendapatkan kepastian pelayanan.
Oleh sebab itu, setiap masukan dan rekomendasi yang muncul dalam forum harus menjadi bahan evaluasi bagi Dinkes P2KB Humbahas untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan inovasi, percepatan penanganan pengaduan, serta transparansi prosedur harus terus menjadi perhatian.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa setiap persoalan yang disampaikan masyarakat mendapatkan tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Keberhasilan pelayanan kesehatan tidak semestinya hanya dinilai dari banyaknya program yang dilaksanakan atau kelengkapan administrasi. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kemudahan, kepastian, dan manfaat nyata dari pelayanan tersebut.
JANGAN BIARKAN MASYARAKAT BERJUANG SENDIRI MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN
Pada akhirnya, Forum Konsultasi Publik Dinkes P2KB Humbahas Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun pelayanan kesehatan yang semakin profesional, humanis, transparan, dan berkeadilan.
Kesehatan bukan sekadar urusan administrasi dan rutinitas birokrasi. Di dalamnya terdapat hak dasar, keselamatan, martabat, serta masa depan setiap warga negara.
Pemerintah harus hadir bukan hanya melalui program dan kebijakan, tetapi juga melalui tindakan nyata ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Setiap keluhan harus didengar, setiap persoalan harus ditangani, dan setiap komitmen harus dibuktikan melalui hasil yang dapat dirasakan.
Kolaborasi sejati bukan diukur dari seberapa sering para pemangku kepentingan duduk bersama dalam sebuah forum, melainkan dari seberapa kuat mereka bergerak bersama menghadirkan solusi.
Masyarakat tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Terlebih bagi keluarga kurang mampu yang sangat membutuhkan kepastian perlindungan melalui program jaminan kesehatan.
Pemerintah hadir memberikan pelayanan, masyarakat memperoleh kepastian, dan setiap persoalan mendapatkan perhatian serta tindak lanjut. Jangan sampai persoalan administrasi menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh hak atas pelayanan kesehatan.
Sebab, pelayanan kesehatan yang berkualitas bukan hanya tentang seberapa baik pemerintah menyusun program, tetapi tentang seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pelayanan yang baik melahirkan kepercayaan. Kolaborasi yang nyata menghadirkan perubahan. Dan pemerintah yang responsif adalah pemerintah yang tidak membiarkan masyarakat menghadapi persoalannya sendirian. (P.Lumbangaol)
