RADARINTERPOL-HUMBAHAS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan terus memperkuat langkah penegakan hukum dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024 di SMA Negeri 1 Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Humbang Hasundutan melakukan penggeledahan di lingkungan SMA Negeri 1 Paranginan, Selasa (10/11/2026), sekitar pukul 14.00 WIB.
Penggeledahan tersebut dipimpin langsung Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Jhon Merdiosman Purba, S.H., M.H., berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor PRINT-05/L.2.31/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026 serta Penetapan Izin Penggeledahan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/PenPid.B-GLD/2026/PN Trt tertanggal 9 November 2026.
Dalam pelaksanaannya, tim penyidik melakukan pemeriksaan dan pencarian terhadap sejumlah dokumen serta barang yang berkaitan dengan pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban Dana BOSP Tahun Anggaran 2024.
Dari kegiatan tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti yang selanjutnya akan diteliti dan dianalisis guna mendukung proses penyidikan. Seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Humbang Hasundutan, Van Barata Semenguk, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penggeledahan merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan alat bukti sekaligus menelusuri secara menyeluruh pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan tersebut.
Penanganan perkara ini berawal dari penyelidikan Bidang Intelijen Kejari Humbang Hasundutan. Setelah ditemukan adanya indikasi yang perlu didalami lebih lanjut, penanganannya kemudian dilimpahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk ditindaklanjuti melalui proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Donald T.J. Situmorang, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan wujud komitmen Kejaksaan dalam menegakkan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan kecermatan dalam mengungkap fakta serta mengumpulkan alat bukti.
PENGAWASAN DANA PENDIDIKAN MENJADI PERHATIAN SERIUS
Pengusutan dugaan penyimpangan Dana BOSP ini menjadi perhatian penting, mengingat dana tersebut merupakan sumber pembiayaan pendidikan yang diperuntukkan bagi mendukung operasional satuan pendidikan serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi peserta didik.
Oleh karena itu, pengelolaan Dana BOSP harus dilaksanakan secara tertib, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penggunaan anggaran negara harus memiliki dasar administrasi dan bukti pertanggungjawaban yang jelas.
Kejari Humbang Hasundutan menyatakan akan terus mengoptimalkan proses penyidikan guna membuat terang perkara tersebut, mengungkap fakta-fakta hukum, serta memastikan penanganannya berjalan sesuai prosedur.
Langkah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran pendidikan bukan sekadar persoalan administrasi keuangan, melainkan menyangkut tanggung jawab terhadap masa depan generasi penerus bangsa.
Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam proses penyidikan. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (P.Lumbangaol)
