KBB, Radarinterpol.com – Sejumlah tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan elemen masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar saresehan bertajuk “Menguji Janji, Membaca Realita, Merumuskan Arah Baru Pembangunan Bandung Barat” di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengevaluasi realisasi janji politik kepala daerah, sekaligus memberikan masukan terhadap arah pembangunan Kabupaten Bandung Barat ke depan.
Saresehan ini dihadiri Ketua Presidium Sora Bandung Barat Ujang Rohman, Ketua LAKI KBB Gunawan Rasyid, Yacob dari P4KBB, Fajar Topik dari Pemuda Pancasila (PP), serta Agung Darsono selaku penggagas Bandung Utara.
Sejumlah perwakilan organisasi dan tamu undangan lainnya turut menghadiri kegiatan tersebut. Adapun narasumber yang dihadirkan yakni Prof. Dr. Asep Saeful Muhtadi, Hj. Zaenal selaku pendiri KBB, serta Prof. Dr. Iwan Satibi dari FISIP Unpas.
Ketua Presidium Sora Bandung Barat, Ujang Rohman, mengatakan saresehan tersebut dilatarbelakangi kegelisahan sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi yang selama ini merasa kesulitan membangun komunikasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya dengan Bupati Jeje Ritchie Ismail.
Menurutnya, berbagai elemen masyarakat sebenarnya memiliki aspirasi, kritik, dan masukan yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah. Namun, terbatasnya ruang komunikasi membuat sejumlah persoalan dan keluhan masyarakat sulit mendapatkan respons secara cepat.
“Para tokoh organisasi maupun masyarakat memiliki banyak aspirasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat maupun organisasi. Namun, sampai saat ini kami merasa kesulitan untuk berkomunikasi langsung dengan Pak Bupati,” ujar Ujang.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut tidak hanya dirasakan organisasi kemasyarakatan, tetapi juga kalangan kepemudaan, organisasi Islam, mahasiswa, hingga pelajar. Karena itu, saresehan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk membuka ruang penyampaian aspirasi melalui forum publik.
Ujang juga menyoroti sejumlah janji politik kepala daerah yang menurutnya belum terealisasi secara optimal. Padahal, janji tersebut menjadi harapan masyarakat ketika pasangan kepala daerah mengikuti kontestasi politik.
Ia berharap, program-program yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat direalisasikan secara konsisten, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Harapan kami, janji-janji politik Pak Bupati, termasuk yang tertuang dalam RPJMD, benar-benar dilaksanakan. Pelayanan kepada masyarakat harus semakin baik, pembangunan bisa dirasakan secara merata, dan peningkatan ekonomi masyarakat juga harus nyata,” katanya.
Lebih jauh, Ujang membandingkan pola komunikasi pemerintahan saat ini dengan kepemimpinan sebelumnya. Ia menilai, pada masa kepemimpinan almarhum Abu Bakar dan Hengky Kurniawan, komunikasi antara kepala daerah dengan berbagai elemen masyarakat relatif lebih mudah dilakukan.
Ia menuturkan, pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kalangan pemuda menjadi salah satu ruang untuk menyerap aspirasi sekaligus mempercepat penanganan persoalan di lapangan.
Ujang menambahkan, penyampaian aspirasi melalui jalur birokrasi dinilai belum berjalan efektif. Bahkan, ketika persoalan disampaikan kepada wakil bupati, sekretaris daerah, maupun organisasi perangkat daerah (OPD), penyelesaiannya kerap terkendala kewenangan dan menunggu instruksi kepala daerah.
“Ketika persoalan didelegasikan kepada wakil bupati, beliau tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan. Begitu juga Sekda dan OPD yang sering menyampaikan masih menunggu instruksi Pak Bupati. Artinya, ada penyumbatan komunikasi yang membuat penyelesaian persoalan menjadi lambat,” ungkapnya.
Melalui saresehan tersebut, pihaknya menghimpun berbagai aspirasi dan masukan dari peserta untuk selanjutnya dirumuskan menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Ujang menegaskan, rekomendasi tersebut diharapkan dapat segera disampaikan kepada Bupati Bandung Barat, terlebih pemerintah daerah akan memasuki tahapan perencanaan anggaran tahun 2027.
“Dengan demikian, berbagai masukan dari masyarakat dan organisasi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program serta kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Fajar Topik dari Pemuda Pancasila menilai saresehan tersebut merupakan langkah baru untuk membuka ruang komunikasi yang selama ini dinilai tersumbat antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan.
Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan sejumlah rekomendasi konstruktif, baik untuk lembaga legislatif maupun eksekutif, sehingga menjadi dorongan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Fajar, menjelang dua tahun perjalanan pemerintahan KBB, diperlukan evaluasi dan perbaikan yang signifikan. Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan DPRD serta pelaksanaan tugas eksekutif dalam merespons kebutuhan masyarakat.
“Ini merupakan bentuk kepedulian dan kasih sayang warga terhadap Bandung Barat. Kami berharap pertemuan ini melahirkan rekomendasi yang bisa disampaikan kepada legislatif maupun eksekutif, sehingga ada perubahan pola tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik,” tuturnya.
Fajar menambahkan, ketika komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tidak berjalan baik, fungsi pengawasan legislatif maupun pelayanan eksekutif juga berpotensi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Di tempat yang sama, Agung Darsono, penggagas Bandung Utara, menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Ia mengaku memiliki keterikatan emosional dengan daerah tersebut karena turut menjadi bagian dari proses lahirnya Kabupaten Bandung Barat.
Namun, menurutnya, kondisi KBB dari waktu ke waktu belum menunjukkan perkembangan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, ia menilai sejumlah persoalan justru semakin memprihatinkan.
Agung mengungkapkan, gagasan pembentukan Kota Lembang sebenarnya telah muncul sejak masa kepemimpinan almarhum Abu Bakar. Hingga kini, gagasan tersebut masih terus diperjuangkannya melalui berbagai langkah dan upaya.
“Saya mencintai dan menyayangi Bandung Barat. Saya juga merupakan bagian dari orang-orang yang ikut melahirkan Bandung Barat. Tetapi, apa yang saya rasakan sekarang, cinta saya seperti bertepuk sebelah tangan,” ujar Agung.
Ia bahkan mengibaratkan keinginannya untuk memisahkan diri dari Kabupaten Bandung Barat sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi pembangunan daerah yang dinilainya belum semakin baik.
Menurut Agung, gagasan pemekaran wilayah melalui pembentukan Kota Lembang merupakan salah satu pilihan yang terus diperjuangkannya.
Ia menegaskan akan tetap bergerak, terlepas dari bagaimana proses dan regulasi yang nantinya ditempuh.
“Daripada saya terus mencintai Bandung Barat, tetapi Bandung Barat seolah tidak menerima kecintaan saya, lebih baik berpisah. Ini merupakan bentuk kekecewaan karena melihat kondisi Bandung Barat dari awal hingga sekarang, yang menurut saya justru semakin terpuruk,” pungkasnya.
Melalui saresehan tersebut, para peserta berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas, menerima kritik dan masukan secara terbuka, serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bagian penting dalam menentukan kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat. (Rn)
