RADAR INTERPOL – KAB BANDUNG BARAT
Lembang, salah satu destinasi wisata andalan di Jawa Barat, kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan soal keindahan alamnya atau ramainya pengunjung, tetapi mengenai ketertiban dan kepatuhan pelaku usaha wisata terhadap aturan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung untuk melakukan evaluasi di kawasan tersebut dan Hasilnya cukup mengejutkan—banyak bangunan yang berdiri tanpa mengindahkan aturan tata ruang maupun kelestarian lingkungan.
Dalam inspeksi tersebut, Dedi menegaskan sikapnya dengan satu kalimat pendek namun penuh makna: “Tak taat? Bongkar. Selesai.” Ini bukan sekadar pernyataan emosional, tapi bentuk nyata dari komitmennya untuk merapikan kawasan wisata yang selama ini dianggap berkembang tanpa kontrol yang memadai.
Permasalahan Utama: Antara Bisnis dan Lingkungan
Fenomena menjamurnya kafe, vila, dan wahana wisata baru di Lembang dalam beberapa tahun terakhir memang berdampak positif terhadap ekonomi lokal.
Namun di balik geliat tersebut, muncul berbagai permasalahan: pelanggaran zonasi, alih fungsi lahan, hingga pencemaran lingkungan akibat pembangunan yang tidak berizin.
Banyak pelaku usaha membangun fasilitas tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, terutama di wilayah rawan longsor dan hulu sungai.
Dedi Mulyadi menilai bahwa jika hal ini terus dibiarkan, maka Lembang berpotensi kehilangan identitasnya sebagai kawasan wisata alam yang sejuk dan asri. Penindakan tegas, menurutnya, adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan keseimbangan.
Pendekatan: Edukasi dan Ketegasan
Menariknya, Dedi tidak hanya datang dengan ancaman pembongkaran. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat sekitar.
Pemerintah tidak anti-investasi, tapi menuntut agar investasi dilakukan dengan bijak dan sesuai aturan. “Kita ingin pariwisata tumbuh, tapi jangan sampai tumbuhnya merusak alam dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Dalam beberapa kesempatan, Dedi juga mendorong agar pemerintah kabupaten/kota memiliki data lengkap dan transparan terkait izin usaha di wilayahnya. Ini penting agar tidak terjadi pembiaran atau bahkan permainan yang membuat pelanggaran hukum seolah sah.
Apa Dampaknya bagi Masa Depan Wisata Lembang?
Kebijakan ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai langkah Dedi terlalu keras dan dapat mematikan usaha kecil.
Namun banyak juga yang mendukung, terutama mereka yang ingin kawasan Lembang tetap nyaman, aman, dan lestari untuk jangka panjang.
Jika kebijakan ini berjalan konsisten, Lembang bisa menjadi contoh bagaimana pariwisata dan kelestarian bisa berjalan beriringan. Ini sekaligus menjadi pesan penting bagi kawasan wisata lainnya di Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan aturan dan lingkungan.
( Rahadian )
