Cimahi (BOSS INTERPOL) – Wali Kota
Cimahi, Letkol (Purn) Ngatiyana membuka pra-Musrenbang di Gedung Teknopark,
Selasa (25/03/2025).
Dalam sambutannya
Ngatiyana di tahun 2026 akan kembali menghidupkan program Percepatan
Pembangunan Masyarakat (PPM) untuk membatu dan mendukung pembangunan di tingkat
RT/RW.
“Kami akan mengkaji lebih lanjut apakah
alokasi anggarannya sebesar Rp30 juta per RT atau Rp150 juta per RW. Ini masih
dalam pertimbangan, mengingat jumlah RT dalam satu RW di Cimahi tidak
merata,” ujar Ngatiyana.
Menurutnya, program ini harus dijalankan dengan
penuh tanggung jawab agar setiap pembangunan benar-benar bermanfaat bagi
masyarakat.
“Saya tidak ingin ada pembangunan yang
hasilnya tidak bagus. Semua harus dilakukan dengan baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ngatiyana juga
menegaskan komitmennya dalam efisiensi anggaran dengan menolak pengadaan mobil
dinas eksekutif bagi dirinya dan wakil wali kota.
“Saya dan Pak Wakil tegas menolak anggaran
untuk membeli mobil dinas mewah. Mobil seharga Rp.600 juta saja sudah cukup.
Lebih baik anggarannya dialihkan untuk kepentingan masyarakat,”
katanya.
Namun, ia menjelaskan bahwa kebutuhan kendaraan
dinas bagi kepala dinas tetap harus diperhatikan. Mobil dinas yang saat ini
digunakan, yakni Toyota Rush, sudah berusia lebih dari sepuluh tahun dan sering
mengalami kendala di perjalanan saat digunakan untuk tugas luar
kota.
“Kami tidak membeli, tapi menyewa. Ini bukan
soal efisiensi yang berlebihan, tapi lebih kepada kebutuhan agar operasional
pemerintahan tidak terganggu. Dengan sistem sewa, pemeliharaan kendaraan tetap
menjadi tanggung jawab pihak ketiga,” jelasnya.
Terkait fasilitas rumah dinas, Ngatiyana
menuturkan bahwa dirinya saat ini tinggal di rumah dinas yang statusnya sewa.
Namun, ke depan, pemerintah kota berencana membangun rumah dinas baru untuk
wali kota dan wakil wali kota yang berlokasi di dekat Mal Pelayanan Publik
(MPP).
“Kami akan membangun rumah dinas yang lebih
layak, tetapi tetap efisien. Lahan seluas 1.200 meter persegi akan dibagi dua,
satu untuk wali kota dan satu untuk wakil wali kota, agar tetap
berdampingan,” ujarnya.
Namun, yang lebih menarik adalah keputusan
Ngatiyana untuk mengalihkan lahan yang awalnya direncanakan untuk rumah dinas
wali kota menjadi lokasi pembangunan sekolah baru di wilayah
Pasirkaliki.
“Saya memutuskan untuk mengalokasikan lahan
tersebut untuk sekolah demi kepentingan masyarakat. Pendidikan harus menjadi
prioritas,” tutupnya.
Langkah-langkah yang diambil Ngatiyana
menunjukkan komitmennya untuk mengutamakan kepentingan publik dibandingkan
kepentingan pribadi dan birokrasi. Dengan rencana PPM, efisiensi anggaran,
serta pembangunan fasilitas publik, ia berharap program pembangunan di Cimahi
dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tandasnya. (HS/Alex)
