KBB, Radarinterpol.com—Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat yang juga Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 di RW 09, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (13/9/2026).
Kegiatan tersebut turut diikuti anak ranting sebagai bagian dari penguatan komunikasi dan pemahaman terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut, Tuti menyoroti persoalan pembaruan data masyarakat, khususnya perubahan klasifikasi desil yang menjadi dasar sejumlah program pemerintah.
Tuti mengatakan, pembaruan data merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan dan memastikan kebijakan lebih tepat sasaran. Pemerintah secara berkala melakukan pembaruan data melalui berbagai kegiatan sensus, termasuk sensus penduduk dan sensus ekonomi.
Tuti mengungkapkan, persoalan perubahan data tersebut sebelumnya juga dibahas dalam pertemuan yang dihadirinya bersama Kementerian, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat dan salah satu anggota Komisi X DPR RI. Perubahan data secara signifikan dinilai berdampak terhadap sejumlah program, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan BPJS, sehingga memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
“Memang tujuan pemerintah pusat ini bagaimana mengentaskan angka kemiskinan. Jadi pemerintah melakukan perbaikan data. Tetapi ketika data berubah secara signifikan, misalnya bantuan PIP dan BPJS, akhirnya terjadi gejolak,” ujar Tuti.
Menurutnya, BPS Jawa Barat juga memiliki kekhawatiran munculnya komplain besar-besaran maupun aksi massa karena masyarakat menilai terdapat ketimpangan dalam perubahan data.
Namun, setelah mendapatkan penjelasan langsung dari BPS beserta data pendukung, Tuti menilai persoalan utama lebih berkaitan dengan komunikasi yang belum tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Ia mencontohkan informasi mengenai seorang tukang becak yang disebut masuk dalam desil 8 hingga menjadi viral, informasi tersebut tidak dapat langsung dijadikan gambaran bahwa kondisi warga tersebut memang sesuai dengan klasifikasi tersebut.
BPS, kata dia, juga telah menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Sebetulnya ini persoalannya adalah saluran komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Akhirnya ketika data berubah, muncul berbagai persepsi. Contohnya tukang becak tiba-tiba disebut desil 8 dan menjadi viral. BPS mengatakan kalau memang tidak benar, tentu akan diperbaiki,” katanya.
Tuti juga menjelaskan adanya kekhawatiran di tingkat pemerintah desa ketika diminta melakukan pembaruan data. Sebab, desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga setiap perubahan data berpotensi menimbulkan pertanyaan maupun keberatan dari warga.
“Untuk memberikan kepastian, Pj Sekda Provinsi Jawa Barat, Suharman, disebut telah mengeluarkan surat agar proses perbaikan data dapat segera dilakukan,” ucapnya.
Ia menilai pembaruan data tersebut pada dasarnya memiliki tujuan positif. Hanya saja, sosialisasi mengenai mekanisme dan indikator penentuan desil perlu dilakukan secara lebih terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, terlebih di tengah banyaknya informasi yang tidak benar atau hoaks.
Tuti menegaskan, data desil yang saat ini beredar belum sepenuhnya final karena masih terdapat proses perbaikan. BPS juga telah memberikan formulir dalam bentuk soft copy yang dapat digunakan untuk membantu proses pembaruan data masyarakat yang dinilai belum sesuai.
“Bahkan, BPS Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesediaannya untuk memberikan penjelasan dalam kegiatan sosialisasi kepada kader partai maupun masyarakat. Langkah tersebut penting agar informasi mengenai perubahan data dapat dipahami secara benar dan tidak menimbulkan keresahan,” tuturnya.
“Jadi desil ini belum final, masih ada perbaikan-perbaikan. Saya juga dibekali formulir soft copy untuk disampaikan dalam konsolidasi internal partai. BPS Bandung Barat juga bersedia memberikan informasi kalau nanti kami melakukan sosialisasi dengan kader partai,” pungkasnya. (Hdr)
