Example floating
Example floating
OrganisasiPemerintahanRegional

Soroti Polemik Baju Senam HUT Humbahas, Narasumber Nilai Persoalan Tidak Perlu Dibesar-besarkan dan Perlu Disikapi Secara Proporsional

444
×

Soroti Polemik Baju Senam HUT Humbahas, Narasumber Nilai Persoalan Tidak Perlu Dibesar-besarkan dan Perlu Disikapi Secara Proporsional

Share this article
Example 468x60

RADARINTERPOL-HUMBAHAS – Polemik mengenai penggunaan baju senam pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Humbang Hasundutan masih menjadi perhatian publik setelah muncul pernyataan yang menyebut Wakil Bupati Rebecca mempermasalahkan tidak menerima baju senam dari panitia. Namun, sejumlah dokumen serta keterangan narasumber justru menghadirkan sudut pandang berbeda yang dinilai penting untuk diketahui masyarakat secara utuh agar tidak berkembang menjadi opini yang menyesatkan.

Surat Resmi Panitia Menunjukkan Mekanisme Administrasi Berjalan

Dokumen yang diperoleh media memperlihatkan bahwa Panitia HUT ke-23 Kabupaten Humbang Hasundutan telah menjalankan mekanisme administrasi melalui penerbitan surat undangan resmi kepada berbagai unsur pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan HUT.

Surat bernomor 10/PANHUT/VII/2026 tertanggal 17 Juli 2026 ditujukan kepada Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), Ketua Bhayangkari, Ketua Dharma Yukti Karini, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, serta Ketua Adhyaksa Dharmakarini untuk menghadiri kegiatan Senam Massal, Pemeriksaan Kesehatan, dan Donor Darah pada Jumat, 24 Juli 2026 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Humbang Hasundutan.

Selanjutnya, Panitia juga menerbitkan surat Nomor 25/PANHUT/VII/2026 tertanggal 24 Juli 2026 yang ditujukan kepada para Staf Ahli, Asisten, pimpinan OPD, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, para Camat, serta Direktur RSUD Doloksanggul untuk menghadiri Gladi Bersih persiapan puncak peringatan HUT Kabupaten Humbang Hasundutan.

Keberadaan dua surat tersebut memperlihatkan bahwa panitia telah melakukan pemberitahuan resmi mengenai jadwal dan rangkaian kegiatan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, secara administratif proses penyampaian agenda kegiatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Meski demikian, isi kedua surat tersebut hanya memuat undangan menghadiri kegiatan dan tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme distribusi pakaian atau seragam senam. Karena itu, persoalan mengenai penyerahan baju merupakan hal yang berada di luar substansi surat undangan dan harus dijelaskan berdasarkan fakta penyaluran di lapangan.

Narasumber: Jadwal dan Agenda Sudah Diketahui, Klarifikasi Internal Telah Dilakukan

Menurut narasumber yang mengetahui proses persiapan kegiatan, seluruh agenda HUT sebenarnya telah disampaikan kepada jajaran Wakil Bupati melalui mekanisme administrasi yang berlaku.

Bahkan, setelah polemik mencuat, seluruh ajudan dan staf yang bertugas di lingkungan Wakil Bupati disebut telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

“Dalam klarifikasi tersebut mereka mengakui bahwa surat undangan, agenda kegiatan, serta rangkaian acara telah diterima oleh pihak Wakil Bupati,” ujar narasumber.

Narasumber menjelaskan, pada saat pembagian baju senam, sekretaris Wakil Bupati sedang berada di luar daerah sehingga panitia tidak menyerahkan pakaian tersebut secara langsung kepada Wakil Bupati.

“Karena sekretaris beliau sedang berada di Batam, pakaian itu dititipkan terlebih dahulu. Setelah sekretaris kembali, menurut informasi yang kami terima, pakaian tersebut diserahkan kepada pendamping Wakil Bupati untuk diteruskan kepada beliau,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, narasumber meyakini pakaian tersebut telah sampai kepada lingkungan pendamping Wakil Bupati. Oleh sebab itu, menurutnya, anggapan bahwa panitia sama sekali tidak memberikan baju tidak sesuai dengan fakta yang diketahuinya.

Meskipun demikian, informasi tersebut tetap memerlukan konfirmasi langsung dari panitia dan pihak Wakil Bupati sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan dalam pemberitaan.

Keputusan Menghadiri Kegiatan Merupakan Hak Pribadi

Narasumber juga berpandangan bahwa setelah seluruh informasi kegiatan diterima dan pakaian telah disalurkan melalui mekanisme yang ada, keputusan untuk mengenakan pakaian tersebut ataupun menghadiri kegiatan senam sepenuhnya merupakan hak pribadi Wakil Bupati.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak semestinya berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari tujuan utama penyelenggaraan HUT Kabupaten, yakni mempererat kebersamaan dan meningkatkan semangat pelayanan kepada masyarakat.

Bantah Isu Keretakan Hubungan Bupati dan Wakil Bupati

Dalam kesempatan itu, narasumber juga membantah anggapan yang berkembang di media sosial mengenai adanya persaingan ego antara Bupati dan Wakil Bupati.

Ia menilai selama ini Bupati justru menunjukkan sikap terbuka dan berupaya menjaga hubungan kerja yang harmonis.

“Beliau berkali-kali menyampaikan kepada masyarakat bahwa dirinya bersama Ibu Rebecca tetap kompak dan akan terus berjalan bersama dalam menjalankan roda pemerintahan,” katanya.

Sebagai contoh nyata, narasumber mengungkapkan bahwa Bupati pernah datang langsung ke ruang kerja Wakil Bupati untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun.

“Seorang kepala daerah yang datang sendiri memberikan ucapan selamat kepada wakilnya merupakan bentuk penghormatan, kerendahan hati, sekaligus pesan bahwa kebersamaan harus dijaga,” ujarnya.

Sebaliknya, narasumber mengaku tidak mengetahui adanya perlakuan serupa yang diberikan kepada Bupati ketika merayakan hari ulang tahunnya.

Masyarakat Menanti Sinergi, Bukan Polemik

Di akhir keterangannya, narasumber berharap polemik mengenai baju senam tidak lagi menjadi isu yang terus diperdebatkan di ruang publik.

Menurutnya, masyarakat Humbang Hasundutan saat ini lebih membutuhkan pemerintahan yang solid dibandingkan perdebatan mengenai persoalan administratif yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi internal.

Ia menegaskan bahwa setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kondusivitas pemerintahan. Perbedaan persepsi semestinya diselesaikan melalui klarifikasi dan komunikasi yang baik, bukan berkembang menjadi polemik yang memicu spekulasi di tengah masyarakat.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kekompakan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semangat itulah yang seharusnya menjadi makna utama peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Humbang Hasundutan,” tutup narasumber. (P.Lumbangaol)

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *