KBB,Radarinterpol.com—Upaya modernisasi tata kelola pemerintahan terus diperkuat di lingkungan DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ricky Riyadi, mengatakan, komitmennya dalam mendorong percepatan digitalisasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
Menurut Ricky, transformasi digital bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan lembaga legislatif yang transparan, akuntabel, serta mudah diakses masyarakat.
“Salah satu langkah konkret yang tengah dimaksimalkan adalah optimalisasi website resmi DPRD sebagai sumber utama informasi kegiatan kedewanan”, ucap Ricky kepada awak media, di Sekretariat DPRD KBB, Jln Cijamil-Cisarua, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
Ia menjelaskan, seluruh aktivitas DPRD, baik rapat-rapat, fungsi legislasi, pengawasan, hingga agenda kerja sama dengan perangkat daerah, perlu terdokumentasi dan dipublikasikan secara sistematis melalui platform digital. Dengan demikian, masyarakat dan insan pers dapat memperoleh informasi yang valid langsung dari sumber resmi.
“Website harus menjadi pusat informasi, Rekan-rekan media maupun masyarakat bisa mengakses berita kegiatan DPRD secara cepat dan akurat,” ujarnya, pada hari Rabu, (18/02/2026).
Ricky menuturkan, langkah ini diharapkan mampu memperkuat citra kelembagaan DPRD sebagai institusi yang terbuka terhadap publik.
“Selain itu, kehadiran sistem informasi yang terintegrasi juga dapat meminimalkan miskomunikasi serta meningkatkan efektivitas penyebaran informasi”, ungkapnya.
Ricky mengungkapkan, tidak hanya pada aspek publikasi, pembenahan juga dilakukan pada sistem administrasi internal, khususnya dalam pengelolaan kunjungan tamu.
“Jika sebelumnya pencatatan kunjungan dilakukan secara manual menggunakan buku dan dokumen kertas, kini sistem tersebut telah beralih ke format digital”, lanjutnya.
Melalui sistem baru ini, data pengunjung dapat terekam secara otomatis, mulai dari identitas tamu, tujuan kunjungan, waktu kedatangan, hingga pihak yang ditemui.
Ia menambahkan, seluruh informasi tersebut tersimpan dalam dashboard yang dapat dipantau secara real time, sehingga memudahkan proses evaluasi maupun perencanaan kegiatan.
“Digitalisasi sistem kunjungan juga memberikan dampak efisiensi yang signifikan, penggunaan kertas dapat ditekan, proses administrasi menjadi lebih cepat, serta kebutuhan teknis seperti penyediaan konsumsi atau ruang pertemuan dapat dipersiapkan lebih akurat berdasarkan data yang tersedia”, katanya.
Ricky mengakui bahwa sistem yang diterapkan masih dalam tahap pengembangan dan akan terus disempurnakan.
“Evaluasi berkala dilakukan guna memastikan fitur yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan lembaga serta mendukung kinerja DPRD secara optimal”, jelasnya.
Ricky berharap, kedepan pihaknya menargetkan integrasi sistem yang lebih luas, sehingga seluruh layanan administrasi dan informasi publik di lingkungan DPRD dapat terhubung dalam satu ekosistem digital yang efektif dan efisien.
Dengan langkah ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat diharapkan mampu menjadi contoh penerapan tata kelola legislatif berbasis teknologi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan pelayanan yang lebih profesional”, pungkasnya. (Hendra)
