Humbahas, Radarinterpol.com– Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) terus menunjukkan komitmennya dalam memulihkan sektor pertanian pasca bencana banjir dan tanah longsor yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah lahan persawahan milik masyarakat. Melalui sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Kodam I/Bukit Barisan, sebanyak 207 hektar lahan sawah terdampak bencana akan segera direhabilitasi dengan dukungan anggaran Rp2,4 miliar dari APBN Tahun 2026.
Langkah strategis tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dilaksanakan di Medan, Rabu (17/6/2026), antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbahas dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka percepatan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbahas, Tukka Siahaan, bersama Kabid Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Lenny Sihombing, hadir langsung dalam pertemuan tersebut guna memastikan proses rehabilitasi lahan dapat segera dilaksanakan demi mendukung keberlanjutan usaha tani masyarakat.
Usai rapat koordinasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbahas menandatangani kerja sama dengan Kodam I/Bukit Barisan untuk pelaksanaan rehabilitasi lahan sawah seluas 207 hektar. Penandatanganan berlangsung di Aula Aster Bukit Barisan Medan dan turut dihadiri Aster Kasdam I/BB Kolonel Inf Mochamad Fuad Suparlin serta Wakil Aster Kasdam I/BB Letkol Inf Restu Petrus Simbolon.
Menurut Tukka Siahaan, program rehabilitasi ini menjadi langkah penting dalam mengembalikan fungsi lahan pertanian yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir dan longsor. Sejumlah lahan mengalami pendangkalan, tertimbun material longsor, hingga rusaknya sistem pengairan yang selama ini menjadi penunjang utama aktivitas pertanian masyarakat.
“Melalui program ini, lahan yang terdampak akan diperbaiki sehingga dapat kembali ditanami dan dimanfaatkan oleh petani. Harapan kita, produksi pertanian dapat kembali normal bahkan meningkat setelah proses rehabilitasi selesai dilakukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan menghadirkan program rehabilitasi tersebut merupakan hasil koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten Humbahas dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
Perhatian khusus yang diberikan Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan, dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam percepatan penanganan dampak bencana di sektor pertanian. Sejak awal terjadinya bencana, pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan bantuan dan dukungan agar para petani dapat segera bangkit dan kembali berproduksi.
Bagi Kabupaten Humbahas yang dikenal sebagai daerah agraris, keberlangsungan sektor pertanian memiliki peran yang sangat vital. Selain menjadi sumber penghidupan utama masyarakat, sektor ini juga berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan daerah maupun Provinsi Sumatera Utara.
Karena itu, rehabilitasi 207 hektar sawah tersebut tidak hanya dipandang sebagai upaya perbaikan infrastruktur pertanian, tetapi juga sebagai investasi untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan lahan yang kembali produktif, petani diharapkan dapat meningkatkan hasil panen, memperkuat pendapatan keluarga, dan mendukung pemulihan ekonomi pasca bencana.
Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan TNI dalam program ini menjadi bukti nyata bahwa pemulihan pasca bencana membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Kehadiran negara melalui dukungan anggaran dan pendampingan teknis diharapkan mampu memberikan harapan baru bagi para petani yang selama ini terdampak akibat kerusakan lahan pertanian.
Dengan segera dimulainya rehabilitasi tersebut, masyarakat Humbahas optimistis sektor pertanian akan kembali bangkit dan menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. ( P Lumbangaol)
















