RADARINTERPOL-HUMBAHAS – Pernyataan Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengenai kedudukan dan kewenangan wakil kepala daerah kembali menjadi sorotan publik. Dalam sebuah forum diskusi yang videonya beredar luas di media sosial, Deddy menegaskan bahwa seorang wakil kepala daerah harus memahami secara utuh tugas, fungsi, dan batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut Deddy, hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak awal dibangun sebagai satu kesatuan kepemimpinan yang memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Karena itu, setelah dilantik, keduanya dituntut menjaga kekompakan, saling menghormati, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun politik.
“Kalau Wakil Kepala Daerah tidak tahu apa fungsi dan kewenangannya, Pak/Ibu mundur saja. Karena persoalan itu seharusnya sudah selesai ketika mencalon,” tegas Deddy.
Ia menilai, perdebatan mengenai kewenangan setelah pasangan kepala daerah resmi menjabat hanya akan menghambat jalannya pemerintahan. Perbedaan persepsi mengenai tugas masing-masing bahkan berpotensi memunculkan konflik internal yang berdampak pada pelayanan publik.
Deddy menjelaskan, dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, kepala daerah merupakan penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan. Sementara wakil kepala daerah memiliki fungsi membantu kepala daerah, memberikan masukan, melakukan koordinasi, melaksanakan tugas yang didelegasikan, serta menggantikan kepala daerah apabila berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, konsep tersebut dikenal sebagai leader in waiting, yakni pemimpin yang dipersiapkan untuk mengambil alih kepemimpinan apabila diperlukan, bukan menjalankan pemerintahan secara terpisah.
“Kalau semua ingin kewenangan yang sama, bagaimana mungkin sistem pemerintahan berjalan? Justru akan muncul dualisme kepemimpinan dan konflik yang semakin besar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa loyalitas terhadap visi dan misi pasangan kepala daerah merupakan bagian dari kontrak politik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh program pemerintahan seharusnya dilaksanakan secara bersama-sama demi mewujudkan janji politik yang telah disampaikan saat kampanye.
Deddy menilai jabatan wakil kepala daerah juga merupakan proses pembelajaran kepemimpinan. Melalui pengalaman mendampingi kepala daerah, seorang wakil diharapkan mampu membangun kapasitas, menunjukkan integritas, serta memperoleh kepercayaan masyarakat untuk memimpin pada masa mendatang.
“Jabatan wakil adalah kesempatan untuk belajar memimpin, membangun pengalaman, menunjukkan loyalitas dan kinerja. Masyarakat akan menilai sendiri siapa yang layak diberi amanah pada periode berikutnya,” katanya.
Pernyataan tersebut memicu beragam respons dari masyarakat. Sebagian menilai pandangan Deddy menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah agar menjalankan pemerintahan sesuai koridor hukum dan menghindari konflik yang dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Pengamat pemerintahan juga menilai bahwa keharmonisan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Ketika komunikasi berjalan baik dan masing-masing memahami batas kewenangannya, maka roda pemerintahan akan lebih efektif, efisien, dan mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sebaliknya, apabila terjadi perselisihan yang berkepanjangan akibat perbedaan pemahaman terhadap tugas dan kewenangan, maka bukan hanya stabilitas pemerintahan yang terganggu, tetapi juga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat ikut terdampak.
Karena itu, pernyataan Deddy Sitorus dinilai menjadi pengingat bahwa setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah harus berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjunjung etika pemerintahan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik maupun kepentingan pribadi. Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat berjalan harmonis, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat. (P.Lumbangaol)
















