KBB, Radarinterpol.com — Diki Rohani resmi memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk masa bakti 2026–2031. Pelantikan pengurus digelar di The La Oma Cafe & Hotel, Lembang, Rabu (28/10/2026), dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Umum (Sekum) DPD APDESI Merah Putih Provinsi Jawa Barat, Tatang Taryana.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, anggota DPRD KBB dari Komisi I Ahmad Fauzi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dudi Supriadi, jajaran pengurus APDESI Merah Putih KBB periode 2024–2026, para camat se-Kabupaten Bandung Barat, Kapolsek dan Danramil.
Dalam sambutannya, Diki Rohani yang juga menjabat Kepala Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, mengakui bahwa memimpin organisasi kepala desa bukanlah tugas ringan. Meski demikian, ia optimistis dapat menjalankan amanah tersebut dengan dukungan, arahan, dan bimbingan para senior serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) KBB.
Ia berharap kepengurusan yang baru dapat memperkuat peran pemerintah desa dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.
Diki juga menyoroti penurunan alokasi dana desa pada 2026 yang menurutnya menjadi tantangan bagi pemerintah desa, tidak hanya di Bandung Barat, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut dia, kondisi tersebut harus dihadapi dengan langkah konkret dan inovasi, bukan sekadar keluhan. Para kepala desa diminta mulai mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PAD), menggali potensi ekonomi lokal, serta membangun kemitraan dan sinergi dengan pihak eksternal maupun instansi terkait.
“Sekarang bukan waktunya lagi untuk mengeluh atau berpangku tangan. Kita harus menjadi kepala desa yang kuat dengan mengoptimalkan pendapatan asli desa dan potensi-potensi lainnya. Kita juga harus mampu membangun kemitraan serta sinergisitas dengan berbagai pihak,” ujar Diki.
Ia menjelaskan, penurunan anggaran desa pada 2026 cukup signifikan. Jika sebelumnya desa dapat mengelola dana desa lebih dari Rp1 miliar, kini alokasi yang diterima disebut hanya sekitar Rp373 juta.
Diki menegaskan, dirinya tidak bermaksud menyalahkan pihak mana pun atas perubahan anggaran tersebut. Namun, kondisi itu perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Karena itu, ia meminta Bupati Bandung Barat dan DPRD KBB mempertimbangkan kebijakan penganggaran pada 2027 agar lebih memperhatikan kebutuhan pemerintah desa di tengah berkurangnya alokasi dana desa.
Meski demikian, Diki mengingatkan para kepala desa agar memahami bahwa penyaluran bantuan dan penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena perlu mempertimbangkan sejumlah indikator, termasuk jumlah penduduk dan kebutuhan masing-masing desa.
“Pemerintah daerah memiliki batasan regulasi dalam menentukan besaran bantuan bagi desa. Oleh sebab itu, komunikasi dan pemahaman bersama antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dinilai penting untuk mencari solusi atas keterbatasan anggaran,” ucapnya.
Di akhir sambutannya, Diki mengajak seluruh kepala desa di Bandung Barat untuk tetap menjaga kekompakan dan mendukung program-program Bupati Jeje Ritchie Ismail.
Ia berharap sinergi antara APDESI Merah Putih, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan DPRD dapat terus diperkuat sehingga pembangunan tetap berjalan meskipun desa menghadapi keterbatasan anggaran.
Diki menegaskan, seluruh kepala desa perlu bersama-sama mengawal dan menyukseskan program pembangunan daerah demi mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang amanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa. (Rini)
