Cimahi, RadarInterpol.com Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan kritik terhadap rencana pengadaan tablet oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat yang menelan anggaran hingga Rp1 miliar. Ia mempertanyakan urgensi dari pembelian tersebut, apalagi dalam kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil sepenuhnya.
Menurut Dedi, setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah seharusnya didasari pada skala prioritas yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Ia menekankan bahwa pengadaan perangkat elektronik seperti tablet untuk anggota dewan tidak bisa hanya dilihat dari sisi kenyamanan internal, tetapi harus dipertimbangkan manfaatnya secara langsung terhadap pelayanan publik.
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar soal penghematan belaka, tapi lebih kepada bagaimana anggaran yang ada bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Menurutnya, pejabat publik mesti peka terhadap kondisi masyarakat dan bijak dalam merancang anggaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Bandung Barat, Muhammad Mahdi, menjelaskan bahwa pengadaan tablet dimaksudkan untuk mengurangi biaya penggandaan dokumen rapat yang dinilai cukup besar, yakni sekitar Rp50 juta per anggota per tahun. Ia menyebut tablet yang akan dibeli memiliki spesifikasi tinggi, mulai dari kapasitas penyimpanan 512 GB hingga 1 TB, dan akan tercatat sebagai aset daerah.
Meski begitu, publik tetap mempertanyakan keputusan ini. Sebagian menilai bahwa penghematan dari sisi fotokopi tidak sebanding dengan besarnya anggaran pengadaan, terutama di tengah banyaknya kebutuhan mendesak masyarakat yang belum terpenuhi.
Pernyataan Dedi Mulyadi seolah menjadi pengingat bahwa penggunaan anggaran publik harus benar-benar melalui pertimbangan matang dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan hanya demi kenyamanan segelintir orang di kursi pemerintahan.
