KBB, Radarinterpol.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi mendukung penuh akselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Meski begitu, keterbatasan dan tingginya harga lahan di Kota Cimahi masih menjadi tantangan utama dalam merealisasikan fasilitas fisik koperasi tersebut.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi, Rully Sulfanorida, S.T., M.M., saat menghadiri agenda Training of Trainer (ToT) Sosialisasi Pembangunan KDMP di RW 19 Perum Cilame Permai, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Senin (28/9/2026).
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Komandan Kodim (Dandim) 0609, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Barat (KBB), serta beberapa Kepala Desa KBB dan para lurah dari Kota Cimahi.
Rully menjelaskan, sejauh ini Kota Cimahi baru memiliki satu gerai KDMP. Persyaratan umum yang menuntut ketersediaan lahan seluas 1.000 meter persegi dengan luas bangunan 200 meter persegi diakuinya cukup sulit dipenuhi di area perkotaan yang padat seperti Cimahi.
”Kendala utama kita di Cimahi memang keterbatasan lahan. Mencari lahan seluas 1.000 meter persegi di Cimahi saat ini sangat sulit, harganya pun sudah sangat tinggi. Kami sebenarnya memiliki aset tanah carik milik pemerintah, tetapi ukurannya belum ada yang memenuhi standar tersebut,” ujar Rully di lokasi acara.
Kendati demikian, Rully menegaskan bahwa pembangunan KDMP di Kota Cimahi tidak dibatalkan, melainkan akan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan koordinasi dengan pihak pengelola dan Kementerian Koperasi, opsi penyesuaian tata ruang dan desain bangunan tengah dikaji.
”Pak Direktur Operasional Agrinas tadi juga menyampaikan bahwa Cimahi tetap akan dibangun, namun desainnya akan disesuaikan dengan luas dan bentuk tanah yang ada. Pihak Agrinas bersama Kemenkop direncanakan bakal merevisi desain awal agar lahan milik pemerintah yang ada—meski di bawah 1.000 meter—tetap bisa dioptimalkan,” jelasnya.
Pendampingan Inkubasi Selama 2 Tahun
Lebih lanjut, Rully mengapresiasi konsep tata kelola dan pola pendampingan yang disiapkan dalam program strategis ini. Menurutnya, keterlibatan PT Agrinas dalam mendampingi operasional koperasi selama masa inkubasi dua tahun akan memastikan roda organisasi berjalan secara akuntabel.
”Program ini mirip dengan pola pendampingan transmigrasi di masa lalu. Selama dua tahun masa inkubasi, koperasi akan didampingi secara intensif oleh Agrinas. Langkah ini penting untuk memastikan seluruh operasional koperasi berjalan linier dengan visi dan arahan Presiden,” tuturnya.
Rully berharap, kehadiran KDMP dapat menjadi pendorong utama roda perekonomian warga di tingkat kelurahan.
”Ujung dari seluruh kebijakan ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika koperasi mampu menjadi tulang punggung ekonomi lokal, tentu kami sangat bersyukur dan mendukung penuh inisiatif pemerintah pusat ini,” pungkas Rully. (Rn)
