HUMBAHAS,RADARINTERPOL COM– Polemik pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) kembali mengemuka setelah Wakil Bupati (Wabup) Junita Rebeka Marbun mengunggah kritik di media sosial. Ia menuding ada oknum Pemkab Humbahas yang mengambil kesempatan pada acara peresmian Dapur MBG Yayasan Parhobas, 19 September 2025.
Unggahan tersebut memicu perdebatan publik. Sebagian mempertanyakan kebenaran tudingan itu, sementara yang lain menilai langkah Wabup justru memperkeruh suasana dan menurunkan marwah pemerintahan.
Menanggapi hal ini, Bupati Humbahas Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH memberi klarifikasi tegas. Ia menyatakan tudingan tersebut tidak benar, serta mengingatkan bahwa kendali penuh atas program MBG berada di tangan bupati sebagai kepala daerah, bukan wakil bupati.
UU 23/2014: Bupati Pemegang Kendali
Menurut Bupati, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan penanggung jawab utama jalannya pemerintahan.
“Tidak ada dualisme kepemimpinan di daerah. Kepala daerah itu satu, yaitu bupati. Wakil hanya membantu sesuai pendelegasian. Kalau mencoba mengendalikan program nasional sendiri, jelas melampaui kewenangan,” tegas Bupati Oloan, Kamis (2/10/2025) di Doloksanggul.
Ia menambahkan, seluruh tanggung jawab program yang bersumber dari APBN melekat pada bupati. “Kalau ada masalah, yang dipanggil BPK, KPK, atau BPKP itu bupati, bukan wakil. Jadi jangan sampai muncul kesan seolah wakil bupati bisa menjadi pemilik program,” ujarnya.
Wabup Bukan Aktor Utama
Secara prinsip pemerintahan, wakil kepala daerah memang tidak dirancang untuk menjadi pengendali utama. Perannya terbatas pada membantu kepala daerah, memberikan saran, dan menjalankan tugas jika ada pendelegasian.
Jika seorang wakil mencoba mengambil alih kendali program nasional tanpa dasar hukum, hal itu dianggap melampaui kewenangan, cacat prosedur, dan berpotensi menimbulkan konflik birokrasi. Kritik pun tetap harus ditempatkan pada forum resmi, bukan dilempar ke media sosial yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan.
Rundown Acara Diatur Pusat
Wabup sebelumnya menyoroti rundown acara peresmian Dapur MBG. Namun Bupati memastikan bahwa seluruh agenda ditentukan langsung oleh Kemenko Pangan RI.
“Pemkab hanya mendampingi. Tidak benar ada pihak yang mengatur seenaknya,” ujarnya. Ia mencontohkan soal penggunaan dua gunting pita saat peresmian. “Itu penyesuaian teknis, wajar dalam protokoler, bahkan bentuk penghormatan kepada kepala daerah setempat.”
MoU dengan Yayasan Parhobas
Bupati juga menanggapi sorotan Wabup soal penandatanganan MoU antara Pemkab Humbahas dengan Yayasan Parhobas. Menurutnya, MoU itu justru dimaksudkan memperkuat legitimasi kerja sama agar program MBG berjalan lebih kokoh.
“Menko Pangan hadir sebagai saksi. Jadi ini bukan intervensi, melainkan bentuk kolaborasi kelembagaan,” jelasnya.
Etika Birokrasi
Bupati menyayangkan kritik Wabup yang dilontarkan melalui media sosial. Menurutnya, seorang pejabat publik harus menjaga etika birokrasi.
“Kalau ada perbedaan persepsi, seharusnya dibicarakan internal. Membawa ke publik hanya akan menimbulkan salah paham dan merusak citra pemerintah daerah di mata masyarakat,” ujarnya.
Jika Presiden Turun Tangan?
Muncul pula pertanyaan di masyarakat, bagaimana jika presiden menyatakan bahwa wakil kepala daerah bisa memegang kendali MBG?
Secara aturan, hal itu tidak serta merta mengubah kewenangan. Tanpa mandat resmi dari bupati atau regulasi baru, posisi wakil tetap sebatas pembantu. Artinya, kendali utama tetap berada di tangan kepala daerah.
Fokus pada Anak Bangsa
Bupati Oloan menegaskan bahwa perdebatan ini tidak boleh menggeser tujuan utama program MBG, yakni menjamin anak-anak Indonesia mendapat gizi seimbang.
“Jabatan itu amanah, bukan arena rebutan panggung. Yang ditunggu rakyat adalah kerja nyata, bukan drama birokrasi. Mari kita kompak, mendukung program ini demi masa depan generasi muda,” pungkasnya.
Kendali MBG mutlak di tangan bupati, bukan wakil, Rundown acara ditentukan protokoler pusat,MoU dengan Yayasan Parhobas adalah bentuk penguatan, bukan intervensi, Kritik seharusnya disampaikan lewat mekanisme internal, bukan media sosial ( P lumbanGaol )
















