Humbahas, Radarinterpol.com—Penyidik Sat Reskrim Polres Humbang Hasundutan melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) terhadap 25 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan Tahap II tersebut dilaksanakan setelah sembilan berkas perkara yang ditangani penyidik Sat Reskrim Polres Humbahas dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.
Adapun sembilan laporan polisi tersebut masing-masing LP/B/132/XI/2026, LP/B/133/XI/2026, LP/B/135/XI/2026, LP/B/136/XI/2026, LP/B/137/XI/2026, LP/B/138/XI/2026, LP/B/139/XI/2026, LP/B/140/XI/2026, dan LP/B/141/XI/2026, seluruhnya tertanggal 12 September 2026.
Sebanyak 25 tersangka tersebut diduga terlibat dalam peristiwa penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi di Sarsiantar, Desa Matiti, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada September 2026 lalu.
Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K., melalui Kasat Reskrim AKP Hitler Hutagalung, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pelaksanaan Tahap II merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU.
“Melalui penyerahan Tahap II ini, tanggung jawab terhadap para tersangka dan barang bukti secara resmi beralih dari penyidik kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” jelas AKP Hitler Hutagalung.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Polres Humbahas melalui Sat Reskrim senantiasa berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum serta keadilan.
Menurutnya, penyelesaian perkara hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU merupakan wujud keseriusan Polres Humbahas dalam menuntaskan setiap penanganan perkara pidana sesuai prosedur dan mekanisme hukum.
“Hal ini sekaligus menjadi bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tutupnya.
Dengan dilaksanakannya penyerahan Tahap II tersebut, proses penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
