KBB, Radarinterpol.com – Sebanyak tujuh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk masa periode 2026–2034, Kamis (12/11/2026).
Prosesi pelantikan dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB), Duddy Prabowo, S.Sos., M.M. Kegiatan berlangsung di Bale Abah, Kampung Sodong, RT 003/RW 015, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang.
Tujuh BPD yang dilantik tersebut berasal dari Desa Ciburuy, Cimerang, Jayamekar, Kertamulya, Kertajaya, Laksanamekar, dan Tagog Apu.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Camat Padalarang Hendi Setiyadi, S.STP., M.Si., Danramil Padalarang, perwakilan Kapolsek Padalarang, serta tujuh kepala desa se-Kecamatan Padalarang.
Usai pelantikan, Camat Padalarang Hendi Setiyadi menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut. Ia berharap para anggota BPD yang baru dilantik mampu menjalankan amanah serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara optimal di wilayah masing-masing.
“Alhamdulillah, pelantikan sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan BPD yang saat ini sudah dilantik bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya di desa,” ujar Hendi kepada awak media.
Menurut Hendi, BPD memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara BPD dan pemerintah desa agar roda pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Ia menjelaskan, terdapat tiga fungsi penting BPD, yakni membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Terkait fungsi pengawasan, Hendi menegaskan bahwa BPD bukan bertindak sebagai auditor. Namun, lembaga tersebut tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemanfaatan anggaran desa agar penggunaannya sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“BPD harus bisa bersinergi dengan pemerintah desa sesuai dengan fungsinya. Mulai dari penyepakatan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat, hingga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh anggota BPD senantiasa membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Setiap aspirasi, masukan, maupun keluhan warga harus ditampung dan kemudian disalurkan kepada pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan.
Sementara itu, mengenai program pembinaan bagi anggota BPD pada 2027, Hendi mengatakan pihak kecamatan belum mengetahui secara rinci bentuk kegiatan maupun mekanisme pelaksanaannya. Hal tersebut masih menunggu perencanaan dan kebijakan anggaran tahun mendatang.
Meski demikian, ia memastikan pembinaan terhadap anggota BPD akan menjadi bagian dari kegiatan DPMD KBB. Adapun teknis, format, serta materi pembinaan akan ditentukan oleh dinas terkait.
Pemerintah Kecamatan Padalarang berharap para anggota BPD yang baru dilantik dapat menjalankan tugas secara profesional, menjaga komunikasi dengan masyarakat, serta membangun kerja sama yang harmonis dengan pemerintah desa.
“Dengan demikian, keberadaan BPD diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa, mengawal aspirasi warga, serta memastikan program dan penggunaan anggaran desa benar-benar diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Rn)
