RADARINTERPOL-HUMBAHAS – Komitmen menegakkan supremasi hukum tidak berhenti pada proses penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan. Kepastian hukum harus dituntaskan sampai pada pelaksanaan eksekusi barang bukti. Prinsip inilah yang ditunjukkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan melalui pemusnahan barang bukti dan barang rampasan dari 10 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kejari Humbang Hasundutan tersebut menjadi wujud nyata keseriusan institusi Adhyaksa dalam memastikan setiap putusan pengadilan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah barang bukti yang telah diputuskan untuk dimusnahkan kembali beredar ataupun disalahgunakan.
Pemusnahan dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Donald T.J. Situmorang, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB), Surya Ramadhany Harahap, S.H., bersama jajaran pejabat struktural Kejari Humbahas.
Turut hadir Kepala Seksi Intelijen Van Barata Semenguk, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Yuspita Indah Br. Ginting, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Jhon Merdiosman Purba, S.H., M.H., serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Joharlan Hutagalung, S.H., M.H.
Kegiatan tersebut juga melibatkan unsur lintas instansi sebagai bentuk sinergitas antarlembaga penegak hukum dan pemerintah daerah. Hadir di antaranya Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan Djian Fadilla Nasution, perwakilan Polres Humbahas Ipda Ocve Samosir, Kepala Dinas Kesehatan PPKB Alexander Gultom, Camat Doloksanggul Andry D. Purba, S.H., M.M., perwakilan Koramil 05/Doloksanggul Pelda T. Manalu, Panitera Pengadilan Negeri Tarutung Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., serta tokoh agama Irfan Hidayat Hutagalung.
10 Perkara, 25 Item Barang Bukti Dimusnahkan
Dalam keterangannya, Kepala Seksi PAPBB Surya Ramadhany Harahap menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penanganan 10 perkara tindak pidana umum selama periode April hingga Oktober 2026.
Kesepuluh perkara tersebut terdiri atas empat perkara Orang dan Harta Benda (Oharda), dua perkara Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum dan TPUL), serta empat perkara narkotika dan zat adiktif lainnya.
Dari seluruh perkara tersebut, terdapat 25 item barang bukti yang dimusnahkan. Di antaranya narkotika jenis ganja dengan berat bruto 16,96 gram dan berat netto 16,44 gram. Sementara narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bruto 3,34 gram dan berat netto 1,32 gram.
Selain narkotika, pemusnahan juga mencakup sejumlah barang yang berkaitan dengan tindak pidana, seperti parang, tombak, bong, plastik klip, mancis, pecahan kaca, ember, cangkul, karung, bungkus rokok, kertas, buku, pulpen, dan kunci Y.
Surya menegaskan, kegiatan pemusnahan tersebut merupakan agenda rutin Kejari Humbahas sebagai tindak lanjut kewenangan jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Menurutnya, pelaksanaan eksekusi ini merupakan bagian penting dari penuntasan penanganan perkara, sehingga tidak ada barang bukti yang dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian sesuai ketentuan hukum.
Kajari: Bukan Sekadar Seremonial, tetapi Wujud Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam sambutannya, Kajari Humbahas Donald T.J. Situmorang menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian integral dari tanggung jawab Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan sekaligus memberikan keterbukaan kepada masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa seluruh barang bukti yang dimusnahkan telah melalui proses hukum dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
“Pemusanahan barang bukti ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat,” ungkap Donald.
Secara khusus, ia menyoroti bahaya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak masa depan generasi bangsa. Karena itu, pemusnahan barang bukti narkotika menjadi salah satu bentuk keseriusan aparat penegak hukum dalam mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba.
“Pemusnahan ini bukan sekadar seremonial, tetapi memiliki makna penting sebagai bentuk komitmen kita dalam memberantas tindak pidana, khususnya narkotika yang sangat merusak generasi bangsa,” tegasnya.
Donald juga berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban serta menjauhi segala bentuk tindak pidana.
Polres Humbahas Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bersinergi
Sementara itu, perwakilan Kapolres Humbahas melalui Kanit Tipiter menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan gambaran konkret sinergitas antaraparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Pihaknya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar tidak ragu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila menemukan ataupun mengetahui adanya dugaan tindak pidana di lingkungan masing-masing.
“Ini merupakan bagian dari kerja sama aparat penegak hukum di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kami mengimbau seluruh stakeholder dan masyarakat untuk bersama-sama bekerja. Apabila mengetahui adanya tindak pidana, sekecil apa pun, silakan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Penegakan Hukum Harus Tuntas, Kepercayaan Publik Harus Dijaga
Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditangani ataupun putusan yang dijatuhkan pengadilan, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan eksekusi dan pertanggungjawaban terhadap setiap barang bukti.
Pemusnahan 25 item barang bukti dari 10 perkara tersebut menjadi penegasan bahwa Kejari Humbahas berupaya menjalankan kewenangannya secara terukur, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih dari itu, keterlibatan unsur kepolisian, TNI, pemerintah daerah, pengadilan, rumah tahanan, serta masyarakat menunjukkan bahwa menjaga supremasi hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, melainkan membutuhkan komitmen bersama.
Melalui langkah tersebut, Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan berharap kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, peredaran narkotika dapat ditekan, dan situasi keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat semakin terpelihara.
Sebab, hukum yang berwibawa bukan hanya hukum yang ditegakkan, tetapi juga hukum yang dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (P.Lumbangaol)
