Example floating
Example floating
Uncategorized

Paripurna DPRD Cimahi Ketok Palu Propemperda 2027, Pemkot Tekankan Regulasi Solutif dan Berbasis Riset

235
×

Paripurna DPRD Cimahi Ketok Palu Propemperda 2027, Pemkot Tekankan Regulasi Solutif dan Berbasis Riset

Share this article
Example 468x60

Cimahi, Radarinterpol.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi resmi menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Rabu (4/11/2026). Kesepakatan ini menjadi landasan strategis bagi agenda legislasi daerah setahun ke depan.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko ini berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira, jajaran Forkopimda, Kapolres Cimahi, Dandim 0609, serta Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam sambutan Pemerintah Kota yang dibacakan pada kesempatan tersebut, ditegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur dan belanja anggaran. Lebih dari itu, diperlukan kepastian hukum melalui regulasi yang responsif dan adil.

“Kebijakan yang baik tanpa didukung regulasi kuat akan sulit dieksekusi secara konsisten. Perda yang berkualitas harus menjadi pedoman, bukan sekadar pemenuhan target administratif,” demikian pesan utama yang disampaikan dalam forum tersebut.

16 Raperda Jadi Prioritas

Berdasarkan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), terdapat 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam prioritas Propemperda 2027. Komposisi tersebut mencakup 11 Raperda inisiatif DPRD dan lima Raperda usulan Wali Kota.

Materi muatan yang diusulkan dinilai sangat relevan dengan dinamika masyarakat urban Cimahi. Beberapa isu krusial yang diangkat meliputi regulasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pengawasan produk halal, mitigasi bencana daerah, pembentukan dana cadangan, hingga pencegahan perilaku seksual berisiko.

Empat Catatan Kritis Pemkot

Pemerintah Kota Cimahi memberikan empat catatan strategis agar produk hukum yang dihasilkan nanti tidak menjadi “macan kertas” atau regulasi yang tumpang tindih.

1.Kualitas di Atas Kuantitas: Pembentukan Perda tidak boleh berorientasi pada angka semata. Regulasi harus efektif, adaptif terhadap zaman, dan tidak memicu konflik norma.
2.Berbasis Riset (Evidence-Based): Setiap usulan Raperda wajib didasari oleh Naskah Akademik yang matang, mencakup landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta menjawab persoalan riil di lapangan.
3.Partisipasi Publik Substantif: Pelibatan masyarakat harus dilakukan secara bermakna (meaningful participation), memastikan regulasi dapat diterima dan dipahami oleh publik, bukan hanya sekadar formalitas dengar pendapat.
4.Kesiapan Implementasi: Setiap Perda harus memiliki peta jalan eksekusi yang jelas, meliputi kesiapan anggaran, SDM, kelembagaan, hingga instrumen pengawasannya.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Menutup sambutannya, Pemkot mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bagian Hukum untuk membangun komunikasi intensif dengan legislatif. Perbedaan pandangan dalam pembahasan dinilai wajar dalam demokrasi, namun orientasi akhirnya harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat Cimahi.

“Keberhasilan Propemperda 2027 tidak diukur dari jumlah Perda yang disahkan, melainkan dari dampaknya dalam memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan masalah warga. Kita butuh fondasi hukum yang kuat untuk Cimahi yang lebih responsif,” tutup pernyataan tersebut. (HS)

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *