Humbang Hasundutan, Radar Interpol—Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan, mengapresiasi penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Ekosistem Agroforestry dan Hilirisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang digelar secara virtual melalui video conference, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum penting dalam mendorong pengembangan sektor kehutanan berbasis masyarakat melalui penguatan agroforestry dan hilirisasi komoditas unggulan seperti kemenyan, nilam, damar, serta berbagai hasil hutan bukan kayu lainnya yang memiliki potensi besar di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi diskusi strategis tersebut. Menurutnya, forum semacam ini sangat penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan.
Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki kekayaan sumber daya kehutanan yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat. Berbagai komoditas unggulan seperti kemenyan, nilam, kopi, andaliman, serta hasil hutan bukan kayu lainnya tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga menyimpan nilai budaya, sosial, dan ekologis yang sangat penting bagi masyarakat.
Menurutnya, kemenyan telah menjadi bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat Batak yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pengelolaan hasil hutan bukan kayu harus dilakukan secara bijaksana dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Pengembangan hasil hutan bukan kayu tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi semata. Kelestarian hutan harus tetap menjadi prioritas agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang,” ujar Bupati.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan, luas areal perkebunan kemenyan di daerah tersebut mencapai sekitar 5.547,70 hektare dengan produksi mencapai 1.173,95 ton. Sementara itu, tanaman nilam memiliki luas areal sekitar 122,50 hektare dengan produksi mencapai 109,93 ton.
Data tersebut menunjukkan bahwa sektor hasil hutan bukan kayu memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Potensi ini dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha berbasis sumber daya alam lokal.
Bupati menegaskan bahwa penguatan ekosistem agroforestry merupakan langkah strategis dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, model pengelolaan ini juga dapat membantu menjaga fungsi ekologis hutan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, serta menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan.
Namun demikian, ia mengakui bahwa salah satu tantangan utama yang masih dihadapi saat ini adalah rendahnya nilai tambah produk hasil hutan bukan kayu. Sebagian besar komoditas masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga keuntungan yang diperoleh petani dan masyarakat belum optimal.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus mendorong percepatan hilirisasi melalui pembangunan industri pengolahan, peningkatan kualitas produk, penguatan kelembagaan petani, perluasan akses pasar, serta penerapan sertifikasi dan standardisasi produk.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing komoditas unggulan Humbang Hasundutan di pasar nasional maupun internasional. Dengan adanya hilirisasi, produk-produk hasil hutan bukan kayu tidak hanya dijual sebagai bahan baku, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang memberikan keuntungan lebih besar bagi masyarakat.
FGD tersebut dibuka oleh Devi Erna Rachmawati. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya membangun integrasi ekosistem dari hulu hingga hilir agar nilai tambah produk meningkat dan posisi tawar petani semakin kuat di pasar global.
Selain itu, Dyah Kusumastuti menyampaikan bahwa pengelolaan hasil hutan bukan kayu memiliki peran penting sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang tetap menjaga fungsi ekologis dan keberlanjutan kawasan hutan.
Sementara itu, Arida Susilowati menjelaskan bahwa agroforestry menjadi salah satu pendekatan yang mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan produksi ekonomi, konservasi lingkungan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Kegiatan ini turut diikuti berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, serta pemerintah daerah. Dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Nurliza Pasaribu, Kepala Dinas Pertanian Tukka Siahaan, Kepala Dinas Kominfo Adrianus Mahulae, serta sejumlah pejabat dan staf terkait.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berharap penguatan agroforestry dan hilirisasi hasil hutan bukan kayu dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan sebagai aset penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
P. Lumban Gaol
