Plt Kepala BKPSDM Humbahas Luruskan Isu “Alergi Wartawan”
Radarinterpol.com-Humbahas,Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Benyamin Nababan, menepis tudingan yang menyebut dirinya “alergi wartawan”. Klarifikasi ini disampaikan setelah muncul pemberitaan yang menilai ia kerap menghindari media, terutama saat dimintai tanggapan terkait tingginya jumlah pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemkab Humbahas.
Hingga September 2025, Pemkab Humbahas memiliki 16 pejabat Plt yang menduduki berbagai posisi strategis, mulai dari tingkat kepala dinas hingga kepala bidang. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik, mengingat jabatan Plt biasanya bersifat sementara dan berpotensi menimbulkan hambatan dalam pengambilan keputusan.
Sejumlah wartawan kemudian berupaya mengonfirmasi hal ini kepada BKPSDM Humbahas sebagai instansi teknis yang membidangi manajemen aparatur sipil negara. Namun, ketika awak media mendatangi kantor BKPSDM di Doloksanggul pada Kamis (25/9/2025), Benyamin Nababan tidak kunjung keluar dari ruang kerjanya. Situasi tersebut lantas menimbulkan anggapan bahwa ia enggan ditemui.
Menjawab isu tersebut, Benyamin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak kehadiran wartawan. Ia menjelaskan, ketidakhadirannya saat itu semata-mata karena padatnya agenda kerja. “Saya tidak anti wartawan. Justru saya sangat menghargai peran media sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hanya saja ada kalanya saya harus menyelesaikan rapat internal dan pekerjaan administratif yang sifatnya mendesak. Jadi waktunya memang perlu diatur,” ujar Benyamin.
Benyamin menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang selalu ia pegang. Sebagai pejabat publik, ia merasa berkewajiban memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat melalui media.
“Saya paham transparansi adalah kewajiban. Karena itu, saya tidak pernah menutup diri. Saya hanya berharap rekan-rekan media memahami bahwa kami juga memiliki tanggung jawab lain yang harus dituntaskan,” ujarnya menambahkan.
Peran BKPSDM dan Tantangan Plt
Sebagai Plt Kepala BKPSDM Humbahas, Benyamin memikul tanggung jawab penting dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN). Salah satu isu strategis yang sedang dihadapi adalah tingginya jumlah pejabat Plt di pemerintahan daerah.
Bagi Benyamin, penempatan pejabat Plt merupakan langkah sementara untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Namun, ia memahami bahwa publik berhak mengetahui alasan di balik kebijakan tersebut.
“Kami sedang berproses, dan tentu saja penempatan Plt bukanlah tujuan akhir. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mengisi jabatan definitif sesuai aturan. Media berhak menanyakan, dan kami berkewajiban menjawab,” jelasnya.
Benyamin juga menekankan pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan media massa. Ia menegaskan, komunikasi yang sehat akan membawa manfaat langsung bagi masyarakat. “Saya selalu menganggap pers sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Saya tetap terbuka terhadap komunikasi, hanya perlu memastikan waktunya tepat. Dengan begitu, pekerjaan internal tetap berjalan, dan media juga mendapat informasi yang dibutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian media terhadap isu-isu kepegawaian di Humbahas. Menurutnya, perhatian itu menunjukkan kepedulian media dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Dengan adanya klarifikasi ini, Benyamin berharap isu “alergi wartawan” tidak lagi berkembang menjadi opini negatif di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen pada prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. “Mari kita bersama-sama menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah dan media. Karena pada akhirnya, yang paling diuntungkan dari sinergi ini adalah masyarakat Humbahas,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa hubungan antara pemerintah dan media harus terus dijaga dengan komunikasi yang saling menghargai. Pemerintah daerah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi kebijakan secara luas, sementara media membutuhkan pejabat publik untuk memberikan penjelasan yang valid.
Melalui klarifikasi Benyamin Nababan, isu yang sempat berkembang dapat dilihat dengan lebih jernih. Ia menegaskan dirinya bukan pejabat yang menutup diri, melainkan pejabat yang berusaha menyeimbangkan kewajiban internal dengan kewajiban eksternal kepada publik. Dengan demikian, stigma “alergi wartawan” yang sempat melekat diharapkan tidak lagi relevan, dan hubungan pemerintah dengan pers bisa berjalan lebih harmonis demi kemajuan Humbang Hasundutan. (P.Lumbangaol)
