Jakarta, Radarinterpol.com — Wacana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan oleh pemerintah dengan merekrut 24 ribu tamtama, prajurit dengan pangkat terendah dalam militer, telah memicu sorotan tajam dari Setara Institute. Lembaga ini menilai langkah tersebut sebagai bentuk “militerisme gaya lama” yang kembali hadir dengan wajah baru.
Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie, tidak menampik kekhawatirannya. “Ini adalah ekspansi militer yang menyusup ke dalam ruang sipil, dibalut rapi dengan narasi pembangunan dan kesejahteraan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 10 Juni 2025. Ikhsan menambahkan bahwa militerisme kini tampil beda. Jika di era Orde Baru ia menjelma sebagai alat kekuasaan dan penopang rezim, kini ia bersembunyi di balik janji-janji kemajuan.
Fenomena ini membangkitkan ingatan akan doktrin Dwi Fungsi ABRI yang pernah menjadi tulang punggung kekuatan militer di masa lalu. Meskipun kini dengan nama dan pendekatan yang berbeda, esensinya, menurut Setara Institute, tetap sama: memperluas jangkauan militer ke sektor-sektor yang seharusnya menjadi domain sipil. Potensi penyalahgunaan wewenang dan campur tangan militer dalam urusan non-militer menjadi kekhawatiran utama yang harus diantisipasi.
Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan dan komprehensif mengenai urgensi dan tujuan sebenarnya dari pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan ini. Apakah program ini benar-benar efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, ataukah ada agenda lain yang terselubung? Memastikan bahwa peran militer tetap dalam koridor pertahanan negara, tanpa mengintervensi ruang sipil, adalah kunci untuk menjaga demokrasi dan hak asasi manusia.
