Radarinterpol.com-Humbahas,- Fenomena pengunduran diri pejabat di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kembali menjadi perhatian publik. Berbeda dengan masa kepemimpinan sebelumnya, sejumlah pejabat eselon II dan kepala dinas di awal jabatan Bupati Oloan Nababan memilih mundur secara sukarela, tanpa adanya pemecatan, nonjob, atau demosi.
Fenomena ini terjadi bersamaan dengan diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 31 Oktober 2023. UU ini menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan menekankan prinsip profesionalisme, transparansi, sistem merit, digitalisasi manajemen ASN, kesejahteraan PNS dan PPPK, serta penataan tenaga honorer. Implementasi regulasi ini menjadi landasan bagi Bupati Oloan Nababan dalam membangun birokrasi yang lebih modern dan akuntabel.
Alasan Mundur Pejabat di Masa Bupati Oloan Nababan
Beberapa pejabat memilih mundur dengan alasan pribadi, seperti ingin pindah ke daerah lain atau fokus mengurus keluarga. Menurut data sementara, estimasi jumlah pejabat yang mundur mencapai 5–7 orang pada bulan-bulan pertama kepemimpinan Bupati Oloan Nababan.
Daftar Pejabat yang Mundur:
Frans Judika Pasaribu – Kadis Sosial
Maradu Napitupulu – Kadis PMDP2A
Batara Siregar – Kadis Kominfo
Tua Marsatti Marbun – Asisten Administrasi dan Marbun Sekdakab
Fery Sitorus – Kaban Kesbangpol
Rommel Silaban, SH, MM – Staf Ahli Bupati
Kepala BKD Humbahas menyatakan bahwa pengunduran diri ini sepenuhnya atas inisiatif pejabat yang bersangkutan dan tidak berkaitan dengan kinerja negatif. Langkah ini sejalan dengan prinsip UU ASN terbaru, yang menghargai hak ASN untuk memilih jalur karier yang sesuai dengan kondisi pribadi dan profesionalnya.
Perbandingan dengan Kepemimpinan Bupati Lama Dosmar Banjarnahor
Fenomena pengunduran diri pejabat bukan hal baru di Humbang Hasundutan, namun pendekatan kepemimpinan berbeda antara dua periode terlihat jelas. Pada masa Bupati Dosmar, sebanyak enam pejabat eselon II mengundurkan diri, di antaranya: Elson Sihotang, Binsar Marbun, Jhonson Pasaribu, Mangolo Tua Purba, Domu Lumbangaol, dan A.P Marbun.
Sementara pejabat yang dinonjobkan adalah: Hotman Hutasoit, Minrod Sigalingging, Paiman Purba, Tumbur Hutagaol. Sedangkan yang mengalami demosi (penurunan pangkat/jabatan karena kinerja atau restrukturisasi) antara lain: Sabar Purba, Edy Sinaga, Lamhot Hutasoit, Reymon Pakpahan, dan Radna Marbun.
Dari data tersebut, terlihat bahwa masa kepemimpinan sebelumnya lebih banyak diwarnai mutasi paksa, demosi, dan nonjob, sementara masa kepemimpinan Bupati Oloan Nababan lebih menekankan keputusan sukarela dan alasan pribadi.
Bupati Oloan Nababan mengedepankan sistem merit, di mana promosi, mutasi, dan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja. Pendekatan ini selaras dengan ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur manajemen ASN secara modern dan digital.
Bupati Oloan Nababan juga mendorong penggunaan digitalisasi manajemen ASN untuk mempermudah evaluasi kinerja dan transparansi. “Hal ini diharapkan mampu meminimalkan praktik nepotisme dan mutasi berbasis kepentingan politik, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.”
Menurut analis birokrasi, fenomena pengunduran diri sukarela justru bisa menjadi indikator positif. Hal ini menunjukkan bahwa pejabat dapat menyesuaikan diri dengan visi birokrasi baru tanpa tekanan atau paksaan. Publik diimbau untuk melihat langkah ini sebagai bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas pelayanan.
Fenomena mundurnya pejabat di awal masa jabatan Bupati Oloan Nababan lebih bersifat sukarela dan didorong oleh alasan pribadi, berbeda dengan masa kepemimpinan sebelumnya yang banyak diwarnai mutasi dan nonjob. Transformasi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap profesionalisme ASN, transparansi, dan penerapan sistem merit berbasis regulasi UU ASN.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Humbang Hasundutan. (P.Lumbangaol)
