Bandung Barat, Radarinterpol com – Dalam upaya mengoptimalkan kinerja birokrasi dan memperketat pengawasan internal, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritcie Ismail, secara resmi melantik 66 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke dalam jabatan fungsional. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) Gedung B, Pada Selasa 13/01/2026.
Penguatan Fungsi Pengawasan
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkokoh tata kelola pengawasan. Jeje Ritcie Ismail menegaskan bahwa keberadaan pejabat fungsional memiliki peran krusial dalam memastikan setiap program kerja berjalan sesuai koridor regulasi dan standar kualitas yang ditetapkan.
”Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya kita bersama untuk memperkuat sistem pengawasan di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Jabatan fungsional menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi,” ujar Jeje Ritcie Ismail dalam arahannya.
Profesionalisme dan Pengembangan Karier
Selain untuk kepentingan organisasi, pelantikan ini merupakan bagian dari siklus pengembangan karier ASN. Bupati berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas pokok dan fungsinya guna memberikan pelayanan publik yang lebih prima. Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam mengemban amanah baru tersebut.
Kepatuhan Terhadap Regulasi
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa seluruh rangkaian proses pelantikan ini telah menempuh prosedur administrasi yang berlaku. Pengangkatan 66 pejabat tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal ini menunjukkan bahwa penataan personel di lingkup KBB dilakukan secara transparan dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kepegawaian.
Harapan ke Depan
Dengan formasi baru ini, Pemkab Bandung Barat optimis dapat menciptakan iklim kerja yang lebih dinamis dan akuntabel. Penempatan pejabat fungsional yang tepat sasaran diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi percepatan pembangunan daerah dan peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan di masa mendatang.
