HUMBAHAS, RADARINTERPOL.– Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan mengambil langkah memperkuat kinerja kelembagaan melalui penyumpahan dan pelantikan enam pejabat eselon V, Senin (26/10/2026).
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Enam pejabat yang dilantik akan mengisi sejumlah posisi strategis pada bidang Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Tindak Pidana Umum, serta Subbagian Pembinaan. Penempatan tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Kejari Humbang Hasundutan.
Berdasarkan siaran pers Kejari Humbang Hasundutan, pejabat yang mendapat amanah jabatan baru tersebut adalah Reza Rizaldy Kartiwa, S.H., sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus.
Selanjutnya, Muhammad Fadhlel, S.H., dipercaya menjabat Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Gabriela Chatrin Simanjuntak, S.H., menjabat Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada seksi yang sama.
Sementara itu, Silvia Pratiwi Yunsari, S.H., dilantik sebagai Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum.
Dua pejabat lainnya, Mariana Sartika Dewi Silalahi, A.Md.Kom., dipercaya sebagai Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Subbagian Pembinaan. Adapun Rizka Dwi Savira, A.Md.Kom., menjabat Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal, dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan pada Subbagian Pembinaan.
Perkuat Koordinasi dan Efektivitas Organisasi
Pengisian jabatan pada berbagai bidang tersebut memiliki arti penting bagi keberlangsungan organisasi. Setiap pejabat diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai kewenangan, memperkuat koordinasi lintasbidang, serta memastikan pelaksanaan program dan pekerjaan berlangsung secara efektif dan akuntabel.
Di bidang Tindak Pidana Khusus, pelaksanaan tugas penyidikan dan pengendalian operasi membutuhkan ketelitian, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum. Sementara itu, bidang Tindak Pidana Umum memiliki tanggung jawab penting dalam pelaksanaan fungsi penuntutan, eksekusi, dan eksaminasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara juga memiliki peran dalam pelaksanaan fungsi pertimbangan serta pelayanan hukum sesuai kewenangan kejaksaan. Di sisi lain, Subbagian Pembinaan menjadi unsur pendukung yang memastikan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan teknologi informasi berjalan tertib.
Sinergi seluruh bidang tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.
Integritas Menjadi Landasan Pelaksanaan Tugas
Dalam siaran persnya, Kejari Humbang Hasundutan menekankan harapan agar para pejabat yang baru dilantik mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa.
Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting bagi insan Adhyaksa dalam menjalankan tugas, menjaga kehormatan institusi, dan mengedepankan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan kewenangan.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan pelayanan publik yang berkualitas, integritas aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.
Karena itu, jabatan yang diemban bukan semata-mata kedudukan struktural, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kinerja nyata, kedisiplinan, serta tanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan.
Pelayanan Hukum Harus Semakin Optimal
Penguatan organisasi di lingkungan Kejari Humbang Hasundutan diharapkan tidak berhenti pada pengisian jabatan, tetapi juga menghasilkan peningkatan kualitas kerja dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Peningkatan sinergi antarb idang, penguatan akuntabilitas, serta optimalisasi sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kejari Humbang Hasundutan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi mewujudkan institusi kejaksaan yang profesional, berintegritas, dan terpercaya dalam penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pelantikan enam pejabat tersebut, diharapkan roda organisasi semakin solid, pelaksanaan tugas semakin efektif, dan setiap bidang mampu memberikan kontribusi maksimal sesuai tanggung jawab masing-masing.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah institusi penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi yang kuat, tetapi juga oleh integritas personel, kualitas pelaksanaan tugas, dan kemampuan menghadirkan pelayanan hukum yang bertanggung jawab bagi masyarakat.
(Pantun Lumban Gaol)
