RADARINTERPOL-HUMBAHAS – Komitmen Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat. Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., memberikan penegasan keras kepada seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memenuhi standar pengelolaan lingkungan, khususnya kewajiban menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh pengelola SPPG se-Kabupaten Humbang Hasundutan, di Ruang Rapat Perkantoran Bukit Inspirasi, Doloksanggul, Jumat (6/11/2026).
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga harus mengedepankan kebersihan, kesehatan, sanitasi, keamanan pangan, serta tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, Asisten Pemerintahan Sabar Purba, Kepala Dinas Pendidikan Martahan Panjaitan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jerry Silitonga, Koordinator SPPG Humbang Hasundutan Imet Marbun, serta para pengelola SPPG dari berbagai kecamatan.
Dalam arahannya, Bupati Oloan menegaskan bahwa setiap SPPG harus memiliki sistem pengolahan air limbah yang memenuhi ketentuan. Persoalan limbah tidak boleh dianggap sebagai urusan kecil, karena menyangkut kesehatan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan hidup.
Menurutnya, kegiatan operasional dapur SPPG menghasilkan limbah yang harus ditangani secara benar. Tanpa sistem pengolahan yang memadai, limbah berpotensi menimbulkan pencemaran, bau tidak sedap, serta gangguan kesehatan bagi masyarakat di sekitar lokasi pelayanan.
Karena itu, Bupati meminta seluruh pengelola tidak hanya mengejar kelancaran operasional dan distribusi makanan, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pendukung memenuhi standar yang dipersyaratkan.
IPAL harus tersedia secara nyata, berfungsi dengan baik, dan mendapatkan pemeliharaan secara berkala. Jangan sampai keberadaan fasilitas tersebut hanya sebatas formalitas atau sekadar memenuhi kelengkapan administrasi.
“Program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai tujuan meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak justru diikuti persoalan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah yang tidak benar,” menjadi pesan penting dari arahan Bupati dalam rakor tersebut.
Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan program nasional ini membutuhkan keseriusan dan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah daerah, koordinator SPPG, yayasan, dan seluruh pengelola harus berjalan searah dalam menjaga kualitas pelayanan serta memastikan setiap kegiatan operasional sesuai ketentuan.
10 SPPG SUDAH MILIKI IPAL SESUAI STANDAR, LAINNYA DIMINTA SEGERA BERBENAH
Dalam pembahasan rakor terungkap bahwa hingga saat ini terdapat 10 SPPG yang telah memiliki IPAL sesuai standar MBG di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sementara SPPG lainnya masih menjalani proses pembenahan fasilitas dan pengurusan pemenuhan persyaratan.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah agar proses pemenuhan standar tidak berjalan lambat. Seluruh pengelola diharapkan segera menyelesaikan kekurangan yang masih ada, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam penerapan standar pelayanan dan pengelolaan lingkungan.
Dinas Lingkungan Hidup bersama perangkat daerah terkait diharapkan terus memperkuat koordinasi dan pembinaan, sehingga setiap pengelola memahami kewajiban teknis pengelolaan limbah serta mampu menerapkannya secara benar.
Bupati ingin memastikan bahwa setiap SPPG di Humbang Hasundutan memiliki kesadaran bahwa tanggung jawab pelayanan publik tidak berhenti ketika makanan selesai dimasak dan dibagikan. Seluruh proses, termasuk penanganan sisa produksi dan air limbah, harus menjadi perhatian serius.
PEMKAB HUMBАHAS KAWAL MBG AGAR BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN
Rapat koordinasi tersebut sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan optimal, tertib, dan sesuai standar yang berlaku.
Bupati Oloan Paniaran Nababan menginginkan agar program MBG benar-benar menjadi investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam membangun generasi muda yang sehat, kuat, cerdas, dan produktif.
Namun, tujuan besar tersebut harus ditopang oleh tata kelola yang bertanggung jawab. Kualitas makanan harus terjaga, kebersihan dapur harus diperhatikan, sanitasi harus memenuhi ketentuan, dan pengelolaan limbah tidak boleh diabaikan.
Langkah koordinasi dan penegasan Bupati ini menjadi pesan bahwa pembangunan manusia harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Program yang baik bukan hanya memberikan manfaat hari ini, tetapi juga harus menjamin lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang.
Bagi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, keberhasilan MBG bukan semata-mata tentang berapa banyak makanan yang dibagikan, melainkan bagaimana seluruh proses pelayanan dilaksanakan secara berkualitas, aman, higienis, dan bertanggung jawab.
Dengan komitmen bersama, Pemkab Humbahas berharap seluruh SPPG semakin meningkatkan standar operasionalnya, sehingga Program Makan Bergizi Gratis benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan kesehatan lingkungan. (P.Lumbangaol)
