KBB,Radarinterpol.com—DPRD Kabupaten Bandung Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat, Senin, (31/8/2026), di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat Jln. Raya Cijamil Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
Kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting sebelum memasuki proses penyusunan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat M. Mahdi mengungkapkan rasa syukur atas rampungnya pembahasan KUA-PPAS 2027 hingga akhirnya dapat disepakati dan ditandatangani bersama antara legislatif dan eksekutif.
Meski tahapan tersebut telah diselesaikan, Mahdi menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada 2027.
Salah satu yang menjadi sorotan yakni pembenahan, penataan, dan pendataan aset daerah. Seluruh aset milik daerah harus dapat diidentifikasi dan didata secara jelas agar tidak ada aset yang luput dari pencatatan maupun pengelolaan.
“Banyak sebenarnya PR yang harus dituntaskan di tahun 2027, paling tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Pansus IX dan X, terutama di sektor aset-aset. Ini harus terdefinisi dengan baik, terurai, jangan sampai ada aset-aset yang terlewatkan,” ujar Mahdi.
Selain persoalan aset, sektor transportasi juga dinilai perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan pada 2027. Pembenahan sektor tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan serta aktivitas masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
“Yang keduanya masalah transportasi. Ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk masyarakat Bandung Barat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan bahwa kesepakatan KUA-PPAS 2027 diharapkan menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Jeje berharap seluruh proses perencanaan dan penganggaran yang telah disepakati dapat membawa keberkahan serta memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas membangun Kabupaten Bandung Barat.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan kepada kita semua dalam membangun Kabupaten Bandung Barat yang semakin amanah,” ucap Jeje.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, Pemkab Bandung Barat bersama DPRD selanjutnya akan melanjutkan tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, skala prioritas, serta kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, APBD 2027 nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. (Hdr).
