CIMAHI,RADARINTERPOL.COM – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi menjadi saksi sejarah penguatan sistem data kependudukan di Jawa Barat. Pada Rabu (22/4), Kota Cimahi sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) se-Jawa Barat, yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2022 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Forum strategis ini bertujuan untuk mempererat sinergi antarwilayah dalam mengelola administrasi kependudukan (Adminduk), sekaligus mengakselerasi layanan digital yang terintegrasi dan terlindungi. Penyerahan sertifikasi internasional ini menjadi tonggak penting komitmen pemerintah dalam memproteksi data masyarakat dari berbagai ancaman siber.
Keamanan Data Sebagai Prioritas Utama
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menyatakan bahwa di era digital, keamanan informasi adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan bahwa data kependudukan memiliki nilai strategis tinggi sehingga membutuhkan proteksi berlapis.
“Data kependudukan sangat sensitif. Jika jaminan keamanannya sudah kokoh, maka integrasi data dengan berbagai sektor layanan publik lainnya dapat berjalan maksimal tanpa rasa was-was,” jelas Adhitia.
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah berada di jalur yang benar melalui implementasi e-KTP. Namun, langkah berikutnya adalah bagaimana mengoneksikan data tersebut secara luas dengan tetap menjaga privasi dan keamanan agar terhindar dari risiko kebocoran di pasar gelap global.
Mitigasi Risiko dan Integrasi Digital
Menurut Adhitia, tingginya nilai jual data kependudukan di mata peretas menjadi tantangan nyata. Oleh karena itu, pemerintah harus sangat teliti dalam membuka akses integrasi. Penggunaan teknologi enkripsi dan mekanisme autentikasi yang ketat menjadi syarat mutlak sebelum data diintegrasikan secara masif.
Sinergi dan Berbagi Praktik Terbaik
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, Tata Irawan Subandi, melaporkan bahwa agenda Rakor ini merupakan upaya menyatukan visi seluruh Disdukcapil di Jawa Barat.
“Kegiatan ini menjadi ruang bagi kami untuk saling berbagi praktik terbaik (best practices) dalam meningkatkan kualitas layanan. Kami ingin standar keamanan informasi yang tinggi ini merata di seluruh daerah, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik,” ungkap Tata.
Melalui pertemuan ini, seluruh jajaran Disdukcapil se-Provinsi Jawa Barat bertekad untuk terus membangun tata kelola administrasi yang modern, aman, dan berkelanjutan demi pelayanan publik yang lebih baik. ( HS )
