Humbahas,Radarinterpol.com—Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan khususnya lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus benar-benar menjadi ujung tombak pelayanan publik yang profesional dan berintegritas, bukan sekadar simbol jabatan atau pengiring pejabat.
Dalam apel pembinaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas), Bupati Oloan menyampaikan dengan tegas bahwa era birokrasi elitis sudah berakhir. ASN, termasuk ajudan maupun pejabat pelaksana, tidak boleh menjadikan jabatan sebagai alat mencari perhatian atau simpati pribadi.
“ASN itu bukan hiasan jabatan. ASN, termasuk lulusan IPDN, adalah pelayan rakyat — bukan pelayan kekuasaan. Bekerjalah dengan hati, jangan dengan kepentingan,” tegas Bupati Oloan di hadapan ratusan ASN.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa Bupati Oloan tidak ingin ada oknum ASN, termasuk yang berada di lingkar kekuasaan, memanfaatkan kedekatan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ia menilai, perilaku seperti itu mencederai semangat reformasi birokrasi yang tengah dibangun di Humbahas.
Penegasan Bupati Oloan selaras dengan kebijakan nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang menekankan bahwa lulusan IPDN harus menjadi agen perubahan (agent of change), bukan sekadar pelengkap struktural. Dalam Workshop Manajemen ASN tahun 2016, Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis Hendro Witjaksono menegaskan, lulusan IPDN diharapkan menjadi pelayan masyarakat sejati, bukan pengiring pejabat.
“ASN yang baik adalah mereka yang berani menolak budaya feodal, tidak mencari muka, dan fokus pada pelayanan rakyat,” ujar Bupati mengutip semangat kebijakan KemenPAN-RB tersebut.
Bupati menambahkan, ASN di Humbahas harus bekerja dengan sistem merit — yakni berbasis kompetensi, kinerja, dan integritas — bukan berdasarkan loyalitas personal terhadap atasan atau figur tertentu.
Dalam arahannya yang bernada keras namun mendidik, Bupati Oloan juga menyampaikan pesan khusus kepada seluruh pejabat, termasuk mereka yang bertugas sebagai ajudan atau tenaga pendamping pimpinan. “Jangan pernah merasa lebih tinggi dari rakyat hanya karena berdiri dekat pejabat. Kedekatan dengan pimpinan bukan alasan untuk kehilangan etika dan kerendahan hati,” katanya.
Pernyataan itu dianggap sebagai teguran moral terbuka bagi ASN atau ajudan yang dinilai mulai keluar dari koridor etika dan melupakan fungsi pelayanannya. Bupati menegaskan, ia tidak akan menoleransi sikap-sikap arogan, tidak disiplin, atau tindakan yang mencoreng citra ASN.
“ASN yang mencari panggung pribadi, apalagi yang memanfaatkan posisi dekat dengan pimpinan untuk kepentingan diri, tidak punya tempat di Humbahas,” ujarnya dengan tegas.
Bupati Oloan menegaskan komitmennya membangun birokrasi bersih dan melayani di Humbahas. Berbagai langkah pembinaan telah dilakukan, termasuk rotasi jabatan yang transparan, pelatihan kepemimpinan, serta evaluasi kinerja berkala. Tujuannya adalah memastikan setiap ASN menjalankan fungsinya sebagai abdi negara, bukan abdi kekuasaan.
“Kita tidak ingin ada ASN yang sibuk menonjolkan diri tapi lalai melayani masyarakat. Loyalitas ASN harus kepada negara dan rakyat, bukan kepada figur tertentu,” tambahnya.
Kementerian PANRB sendiri dalam berbagai kesempatan menegaskan, keberhasilan ASN terlihat ketika mereka mampu memberikan pelayanan terbaik dan menjadi pelopor perubahan di masyarakat.
Bupati Oloan Nababan menutup arahannya dengan pesan moral yang kuat: “Birokrasi Humbahas harus menjadi contoh nasional. ASN kita harus bangga melayani, bukan dilayani. Itulah jati diri sejati aparatur negara.” (P.Lumbangaol)
















