Jakarta,Radarinterpol.com – Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, memberikan tanggapan tegas atas tindakan Istana Kepresidenan yang mencabut kartu peliputan wartawan CNN Indonesia. Ia menilai langkah tersebut terlalu berlebihan dan bisa dianggap mencederai semangat demokrasi serta keterbukaan informasi yang menjadi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Yudhistira, yang akrab disapa Yudhis, mempertanyakan alasan di balik keputusan keras itu. Ia menilai, seharusnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan mengingat Presiden Prabowo sendiri terlihat santai dan terbuka saat menjawab pertanyaan wartawan terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di kesempatan lain.
“Kalau Presiden saja nyaman dan enjoy ditanya soal program penting seperti MBG, apalagi itu dilakukan saat doorstop — momen langka ketika jurnalis bisa berinteraksi langsung dengan sumber utama — lalu, di mana letak kesalahannya?” ujar Yudhis dalam pernyataan resminya, Selasa.
Menurut Yudhis, pihak Istana seharusnya memahami dinamika kerja wartawan, terutama dalam situasi seperti konferensi pers atau doorstop. Ia menegaskan bahwa UU Pers No. 40 Tahun 1999 menjamin kebebasan pers, dan tidak ada larangan bagi jurnalis untuk mengajukan pertanyaan selama sesuai dengan etika serta kode etik jurnalistik.
“Dari informasi yang kami dapat, tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan dalam kejadian ini. Bahkan, Pak Prabowo dikabarkan tidak keberatan menjawab pertanyaan yang dianggap ‘di luar konteks’ oleh pihak Istana,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Yudhis menilai Istana semestinya bisa bersikap lebih fleksibel dalam menghadapi pertanyaan media. Sifat kritis atau bahkan ‘usil’ dari wartawan, kata dia, adalah bagian dari fungsi kontrol sosial dan semangat mencari kebenaran.
“Setiap media memiliki gaya dan sudut pandangnya masing-masing. Itu hal yang wajar. Kalau narasumber merasa tidak nyaman, cukup tidak menjawab. Tapi mencabut kartu peliputan, itu langkah yang terlalu jauh,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Yudhistira mengingatkan bahwa tindakan seperti ini justru bisa merusak citra Presiden Prabowo dan menghambat implementasi visi Asta Cita yang menekankan transparansi pemerintahan.
“Saya khawatir, kejadian ini malah memberi kesan negatif terhadap komitmen keterbukaan Presiden. Harusnya semua pihak belajar dari peristiwa ini agar profesi jurnalis tetap dihormati dan tidak diintimidasi,” tutupnya.
Rilis/fer
