Radarinterpol.com-Humbahas,- Tujuh bulan memimpin Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Bupati Oloan Paniaran Nababan tampil sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya menata birokrasi, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang solid, bersih, dan berpihak pada rakyat. Sejak dilantik Presiden RI pada 20 Februari 2025, ia langsung bekerja dengan gaya kepemimpinan tegas, cepat, dan populis.
Langkah awal yang ditempuh adalah penataan birokrasi. Rotasi jabatan, penunjukan Pelaksana Tugas (PLT), hingga pengawasan ketat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi strategi agar pemerintahan tidak berhenti meski masih ada jabatan kosong.
“Rotasi bukan hukuman, melainkan pembinaan karier ASN agar tetap profesional dan fokus pada pelayanan publik,” ujar Oloan.
Birokrasi Berlandaskan UU ASN” Kebijakan yang ditempuh Oloan berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Regulasi ini menegaskan ASN harus netral, profesional, dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Dengan dasar hukum itu, ia memastikan rotasi maupun penunjukan PLT berjalan adil, transparan, dan sesuai aturan.
Plt Kepala BKPSDM Humbahas, Benyamin Nababan, menyebut langkah ini merupakan solusi terbaik.
“Penunjukan PLT adalah mekanisme agar pelayanan publik tidak berhenti. Jabatan definitif tetap akan diisi secara transparan dan objektif,” jelasnya, Selasa (17/9/2025).
Saat ini, tercatat 16 OPD masih dipimpin PLT, namun seluruh pelayanan publik tetap berjalan normal dengan pengawasan langsung dari Bupati.
Menyatukan Birokrasi dan Pembangunan, bagi Oloan, sistem pemerintahan tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik tanpa penataan birokrasi. Karena itu, ia memadukan keduanya: birokrasi yang kuat sebagai fondasi, pembangunan sebagai wujud nyata keberhasilan pemerintahan.
Dalam tujuh bulan, ia sudah menorehkan capaian konkret, di antaranya:
Perbaikan 25 km jalan kabupaten di wilayah Parlilitan dan Pakkat.
Proyek air bersih yang menjangkau 5 desa.
Layanan kesehatan keliling dengan dokter langsung ke desa.
Program kredit usaha rakyat daerah yang membantu 700 pelaku UMKM. Menjawab Dinamika Politik Masa Lalu
Oloan juga menyadari bahwa birokrasi Humbahas di masa lalu kerap diwarnai tarik-menarik politik. Namun ia menegaskan, eranya kini adalah era birokrasi netral.
“ASN adalah pelayan rakyat, bukan alat politik. Pemerintahan harus bekerja untuk semua, tanpa terkecuali,” tegasnya.
Kepemimpinan Berwajah Rakyat, dengan menata birokrasi, menjaga netralitas ASN, memastikan pelayanan publik berjalan, dan melaksanakan pembangunan nyata, Oloan Nababan membuktikan bahwa sistem pemerintahan Humbahas kini bergerak ke arah yang lebih sehat.
Reformasi birokrasi berwajah rakyat kini menjadi identitas baru Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. (P.Lumbangaol)
