KBB, Radarinterpol.com—Kabupaten Bandung Barat mulai menjalankan langkah baru dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui peluncuran 25 unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang resmi beroperasi serentak pada Sabtu, (16/05/2026). Peresmian dipusatkan di Perumahan Cilame Permai, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah.
Peluncuran KDMP di Bandung Barat menjadi bagian dari peresmian nasional 1.061 koperasi yang dilakukan secara daring oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Program tersebut dihadiri Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, Ketua DPRD Kab. Bandung Barat Muhammad Mahdi, Walikota Cimahi Ngatiyana, serta unsur Forkopimda.
Dalam keterangannya kepada media, Wakil Bupati Asep Ismail menegaskan, KDMP tidak hanya berfungsi sebagai tempat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi sarana memperpendek rantai distribusi antara produsen lokal dan masyarakat.
Menurutnya, koperasi tersebut dirancang untuk menghubungkan langsung petani, peternak, serta pelaku UMKM di Bandung Barat dengan konsumen, sehingga nilai ekonomi hasil produksi lokal tidak lagi tergerus oleh panjangnya jalur distribusi.
“KDMP bukan sekadar toko sembako, tapi menjadi penghubung langsung hasil produksi masyarakat desa kepada konsumen agar keuntungan lebih dirasakan oleh petani, peternak, dan pelaku UMKM,” ucap Asep.
Selama ini, komoditas pertanian dan peternakan di Bandung Barat dinilai kerap mengalami penurunan nilai jual akibat bergantung pada banyak perantara. Melalui sistem rantai pasok yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap harga di tingkat konsumen tetap terjangkau, sementara pendapatan produsen meningkat.
Untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok, Pemkab Bandung Barat juga menjalin kerja sama dengan sejumlah BUMN, di antaranya Perum Bulog dan PT Pertamina, kedua perusahaan ini akan mendukung suplai kebutuhan pokok bagi KDMP.
Asep menjelaskan, kerja sama itu diharapkan mampu menjaga pasokan tetap aman saat terjadi gejolak harga di pasaran, sehingga masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil.
Selain mendukung distribusi pangan, KDMP juga akan terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG). Koperasi desa ditugaskan menjadi pemasok bahan pangan seperti telur, sayuran, dan daging ayam segar untuk kebutuhan dapur umum sekolah.
Skema tersebut dinilai dapat menciptakan perputaran ekonomi lokal yang lebih kuat karena hasil produksi desa kembali dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat desa sendiri, termasuk mendukung pemenuhan gizi anak sekolah.
Sebelum mulai beroperasi, para pengurus koperasi telah mengikuti pelatihan manajemen usaha, pembukuan, serta uji kompetensi sesuai standar nasional. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi dan mendorong transparansi tata kelola.
Asep menerangkan, ke depan, Pemkab Bandung Barat juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari pembangunan cold storage hingga armada distribusi untuk memperkuat jaringan logistik antarwilayah di Bandung Barat.
“Keberadaan 25 KDMP percontohan tersebut nantinya akan menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat,” ujarnya.
“Pemkab Bandung Barat optimistis keberadaan KDMP dapat membantu menekan angka kemiskinan ekstrem, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi desa secara berkelanjutan,” pungkasnya. ( Hendra ).
