Radarinterpol.com-Humbahas,- Fenomena pengunduran diri pejabat di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kembali mencuri perhatian. Di awal kepemimpinan Bupati Oloan Nababan, enam pejabat eselon II dan kepala dinas secara sukarela mengundurkan diri, memilih fokus pada jabatan teknis dan analisis kebijakan. Keputusan ini bukan akibat pemecatan atau nonjob, melainkan langkah strategis yang sejalan dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 94 Tahun 2021.
PLT jaga kesinambungan layanan publik
Untuk memastikan layanan publik tetap berjalan lancar, Bupati Oloan Nababan menunjuk sejumlah pejabat Pelaksana Tugas (PLT). Benyamin Nababan, S.Pd., M.M., Kepala BKPSDM Humbang Hasundutan, menegaskan bahwa penunjukan PLT bersifat sementara namun krusial:
“Kami menghargai keputusan pejabat yang mundur. Sementara itu, PLT yang ditunjuk bertugas menjaga kontinuitas program dan layanan publik. Mereka harus bekerja efektif, menjaga koordinasi, dan menyiapkan proses seleksi definitif sesuai aturan yang berlaku,” jelas Benyamin Nababan, Kamis (18/9/2025).
Pejabat PLT yang ditunjuk antara lain Adrianus TH Mahulae, S.Pd., M.Pd. (Asisten Administrasi Umum), Martogi Purba, ST, M.Si. (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), Ober Lampos Marganda Munthe, SH., M.M. (Kepala Dinas Sosial), Inrawaty K. Purba, SE., M.Si. (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak), serta Irma Ardianty Simanungkalit, SSTP. (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika).
Bupati tegaskan profesionalisme dan evaluasi kebijakan
Bupati Oloan Nababan menegaskan bahwa fenomena ini adalah bagian dari transformasi birokrasi:
“Saya menghargai sikap profesional para pejabat yang memilih fokus pada fungsi teknis. Transformasi birokrasi ini bertujuan agar ASN lebih optimal dalam memberikan masukan kebijakan dan evaluasi program. PLT yang ditunjuk akan menjaga kelancaran layanan publik, sehingga masyarakat tetap mendapat pelayanan terbaik,” kata Bupati Nababan.
Feomena ini menjadi contoh nyata dinamika birokrasi di awal kepemimpinan, di mana profesionalisme dan optimalisasi fungsi teknis ASN menjadi prioritas. Meski mundur dari jabatan struktural, para pejabat tetap menjadi bagian integral dari pemerintahan, kini berfokus pada analisis, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan, untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan publik di Humbang Hasundutan. (P.Lumbangaol)
