Kab Bandung Barat-RadarInterpol.com
Rencana pengadaan sebanyak 50 tablet/ipad senilai hingga Rp1 miliar oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat, ini merupakan kebijakan tidak tepat waktu, tetapi juga bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang saat ini sedang digaungkan pemerintah pusat, kebijakan itu langsung mendapat kritikan dari berbagai kalangan termasuk dari partai politik DPD Gelora Kabupaten Bandung Barat.
Ketua DPD partai Gelora KBB, Sulaeman As Shaleh mengatakan, pengadaan tablet/ipad untuk 50 anggota dewan dengan anggaran sebesar itu jelas mencerminkan prioritas yang keliru, di saat masyarakat bergelut dengan tekanan ekonomi, DPRD justru sibuk membelanjakan uang rakyat untuk gadget baru yang tidak mendesak.
Pengadaan tablet tersebut dilakukan melalui skema E-katalog, dengan pagu anggaran di kisaran Rp900 juta hingga Rp1 miliar. Ironisnya, kebijakan ini mencuat di tengah pemberlakuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah, yang secara eksplisit menuntut penghematan dalam penggunaan APBN dan APBD, ucap Sulaeman pada Rabu (04/06/2025).
Sulaeman juga menyentil latar belakang politik Ketua DPRD Bandung Barat yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang selama ini mengusung citra kesederhanaan.
“Justru karena berasal dari partai yang mengklaim menjunjung nilai-nilai kesederhanaan, keputusan seperti ini menjadi ironi. Ini bukan sekadar soal tablet, tapi soal konsistensi antara citra dan kebijakan nyata,” terangnya.
Sulaeman juga menuntut adanya kajian obyektif dan transparan terhadap urgensi pengadaan perangkat tersebut, jika benar ada kebutuhan teknologi untuk mendukung kinerja legislatif, maka pembahasannya harus terbuka dan bisa di pertanggung jawabkan dihadapan publik.
“Jika memang ada kebutuhan teknologi untuk menunjang kerja dewan, seharusnya ada kajian matang dan terbuka, jangan sampai masyarakat melihat DPRD sebagai lembaga yang abai terhadap realitas sosial,” jelasnya.
Ia mendesak agar DPRD segera membatalkan rencana tersebut dan mengalihkan anggaran ke program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Setiap rupiah dari anggaran publik harus dipertanggung jawabkan, bukan untuk gaya hidup pejabat, tapi untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
