Jakarta, 5 Juni 2025 — Upaya menekan risiko kecelakaan dan menjaga kualitas infrastruktur jalan terus digencarkan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperkuat penanganan masalah kendaraan overdimensi dan overload (ODOL), yang selama ini menjadi momok dalam dunia transportasi darat.
Irjen Agus Suryonugroho, selaku Kakorlantas Polri, memimpin forum diskusi lintas sektor di kantor Jasa Raharja, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula para pakar transportasi serta Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono. Fokus pembahasan mengarah pada perlunya pendekatan komprehensif agar kebijakan “Zero ODOL” tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga berkelanjutan dari segi sosial dan ekonomi.
“Isu ODOL bukan hanya urusan pelanggaran lalu lintas, tapi juga menyangkut keselamatan, efisiensi logistik nasional, hingga kesejahteraan sopir. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan penuh dari semua pihak,” tegas Irjen Agus.
Sejak awal Juni 2025, kampanye dan sosialisasi kebijakan Zero ODOL telah dimulai secara bertahap. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi, seperti sistem timbang otomatis dan pengawasan digital, untuk mempercepat proses penindakan.
Kementerian terkait telah menyepakati bahwa pendekatan represif saja tidak cukup. Diperlukan edukasi kepada pelaku usaha transportasi serta insentif agar mereka beralih ke praktik angkutan yang sesuai regulasi.
Program Zero ODOL diharapkan bukan hanya menjadi slogan, melainkan menjadi budaya baru dalam sistem transportasi Indonesia — yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.
