HUMBAHAS, 11 Juli 2026 – Beredarnya sejumlah surat internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan (Humbahas) di ruang publik kembali menjadi perhatian masyarakat. Setelah sebelumnya surat klarifikasi terkait pembagian tugas antara Bupati dan Wakil Bupati tersebar luas, kini surat izin cuti Wakil Bupati juga dengan cepat beredar dan bahkan dijadikan gambar utama oleh sejumlah media daring.
Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan, pengamanan, dan distribusi dokumen resmi di lingkungan Pemkab Humbahas. Meski surat-surat tersebut pada dasarnya bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, cepatnya penyebaran dokumen kepada pihak tertentu dinilai patut menjadi bahan evaluasi dari sisi tata kelola administrasi pemerintahan.
Pengamat Kebijakan Publik, Sahala Arpan Saragi, SH, menilai persoalan ini harus dipandang sebagai momentum untuk memperkuat sistem administrasi pemerintahan, bukan sekadar memperdebatkan isi surat yang beredar.
“Dokumen tersebut memang bukan tergolong informasi yang dikecualikan. Namun apabila ada pihak yang begitu mudah memperoleh salinannya, sementara pihak lain, termasuk sejumlah jurnalis, justru kesulitan mendapatkannya melalui mekanisme resmi, kondisi ini layak dievaluasi. Tata kelola administrasi harus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Sahala, Sabtu (11/7/2026).
Menurutnya, perbedaan akses terhadap dokumen resmi berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terutama ketika situasi pemerintahan sedang menjadi perhatian publik.
Media ini memperoleh informasi bahwa sejumlah wartawan mengaku mengalami kesulitan memperoleh salinan surat klarifikasi maupun surat cuti melalui jalur komunikasi resmi. Namun di sisi lain, dokumen yang sama telah lebih dahulu beredar di kalangan tertentu dan dipublikasikan oleh beberapa media.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat informasi maupun bukti yang dapat memastikan siapa pihak yang pertama kali mendistribusikan dokumen tersebut ke luar lingkungan pemerintahan. Karena itu, muncul dorongan agar mekanisme distribusi dokumen internal dievaluasi secara menyeluruh guna menghindari spekulasi di tengah masyarakat.
Sahala menegaskan bahwa penguatan pengawasan administrasi diperlukan agar pengelolaan dokumen berlangsung tertib tanpa mengurangi prinsip keterbukaan informasi publik.
“Tujuannya bukan membatasi akses informasi, melainkan memastikan setiap dokumen dikelola sesuai prosedur sehingga tidak menimbulkan polemik maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat,” katanya.
Sementara itu, pemerhati kebijakan publik dan kepedulian masyarakat Humbang Hasundutan yang namanya belum bersedia disebutkan , menilai persoalan yang menjadi perhatian bukan semata isi surat, melainkan bagaimana dokumen resmi pemerintah dapat beredar ke publik tanpa mekanisme yang jelas.
“Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana dokumen resmi bisa keluar dan beredar begitu cepat. Hal ini perlu ditelusuri secara transparan agar tidak memunculkan berbagai spekulasi. Siapa yang memiliki akses, siapa yang mendistribusikan, dan bagaimana sistem pengawasannya perlu dievaluasi.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengamanan seluruh perangkat administrasi pemerintahan, termasuk arsip, penomoran surat, hingga penggunaan stempel resmi instansi. “Jangan sampai terdapat celah yang memungkinkan dokumen maupun stempel digunakan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang.
Hal tersebut dapat menimbulkan persoalan administratif maupun hukum. Karena itu, pengamanan dokumen, sistem arsip, penomoran surat, hingga penggunaan stempel resmi harus diperketat agar kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan tetap terjaga,” ujarnya.
Sejumlah masyarakat dan pemerhati kebijakan publik berharap Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan surat-menyurat di lingkungan Pemkab Humbahas.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem administrasi pemerintahan sehingga distribusi dokumen berlangsung lebih tertib, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tanpa mengurangi semangat keterbukaan informasi kepada publik. ( P Lumbangaol )
