Cimahi,Radarinterpol.com—Pemerintah Kota Cimahi mengambil langkah cepat dan terkoordinasi menyusul dugaan keracunan massal yang terjadi setelah konsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu, 25 Februari 2026. Upaya penanganan difokuskan pada keselamatan dan pemulihan pasien, penghentian sementara konsumsi makanan yang dicurigai, serta pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab pasti insiden tersebut.
Peristiwa ini dilaporkan terjadi di sejumlah sekolah yang berada di wilayah Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Baros. Berdasarkan data sementara hingga Kamis (26/2/2026) pukul 05.00 WIB, sebanyak 36 orang tercatat menjalani perawatan di tiga rumah sakit di Kota Cimahi.
Di RSUD Cibabat, tercatat 26 pasien, dengan 4 orang masih dirawat dan 22 telah dipulangkan. Sementara di RS Mitra Kasih terdapat 5 pasien, terdiri dari 3 orang dalam perawatan dan 2 telah kembali ke rumah. Adapun di RS Dustira, 5 pasien ditangani, dengan 4 masih dalam observasi medis dan 1 pasien telah dipulangkan.
Gejala yang dialami korban antara lain mual, pusing, nyeri ulu hati, serta muntah. Paket MBG yang dikonsumsi berisi onigiri (nasi kepal), telur rebus, biskuit gandum, kurma, apel, dan susu. Makanan tersebut disuplai oleh SPPG Karangmekar 02 dengan total distribusi mencapai 2.662 porsi ke sejumlah sekolah.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, bersama unsur Forkopimda meninjau langsung penanganan pasien di Instalasi Gawat Darurat RSUD Cibabat. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama, sekaligus memastikan prosedur medis dan investigasi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menjelaskan, setelah laporan diterima sekitar pukul 17.00 WIB, Pemkot Cimahi melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan segera menginstruksikan seluruh sekolah untuk menghentikan konsumsi paket MBG yang belum dimakan. Termasuk di antaranya larangan mengonsumsi makanan tersebut saat berbuka puasa sebagai langkah pencegahan agar tidak muncul kasus tambahan.
Untuk memperkuat koordinasi dan pemantauan, pemerintah membuka posko terpadu yang dipusatkan di RSUD Cibabat. Selain itu, skema rujukan ke rumah sakit lain juga telah disiapkan apabila terjadi peningkatan jumlah pasien.
Di sisi pengawasan, pengelola SPPG yang bersangkutan telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap kualitas bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan. Pengawasan akan diperketat, khususnya selama bulan Ramadan, mengingat adanya potensi penurunan kualitas pangan akibat jeda waktu antara produksi dan konsumsi.
Terkait kemungkinan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB), Pemkot Cimahi masih menunggu hasil uji laboratorium dan analisis epidemiologis atas jumlah serta pola kasus yang terjadi. Pemerintah memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di akhir keterangannya, Adhitia menegaskan bahwa seluruh SPPG di Kota Cimahi wajib mematuhi kesepakatan antara Pemerintah Kota Cimahi dan Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap penyedia harus memenuhi standar baku mutu, mulai dari kualitas dan kelayakan bahan pangan hingga aspek keamanan konsumsi. Proses memasak, pengemasan, dan distribusi pun harus dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin.
Dalam momentum Ramadan, ia juga mengimbau agar jenis makanan yang disalurkan disesuaikan. Mengingat tidak semua penerima langsung mengonsumsi makanan sebelum waktu berbuka, SPPG diminta memprioritaskan makanan ringan atau kering yang lebih tahan lama, namun tetap memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. (HS)
