KBB, Radarinterpol.com — Kepala Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), H. Diki Rohani, S.Pt., mengapresiasi pelaksanaan peluncuran Hari Desa Nasional 2027 sekaligus kick-off Liga Desa 2026–2027 yang digelar pada Sabtu (10/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antarkepala desa sekaligus mendorong kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pertandingan Liga Desa tersebut, Desa Wangunsari berhadapan dengan Desa Cisomang Barat.
Diki Rohani mengatakan, peringatan Hari Desa Nasional merupakan bentuk perhatian terhadap keberadaan desa sebagai bagian penting dalam sistem pemerintahan dan pembangunan nasional. Terlebih, kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari menteri, Gubernur Jawa Barat, bupati, hingga sejumlah tokoh terkait, termasuk Raffi Ahmad.
“Ini tentu menjadi sebuah keberhasilan, khususnya bagi saya yang masih tergolong kepala desa baru. Alhamdulillah, ada peringatan Hari Desa yang bisa dirayakan bersama dan dihadiri para menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, serta pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Diki saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Senin (12/10/2026).
Ia berharap, peringatan Hari Desa tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga mampu memperkuat hubungan antarpemerintah desa, khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Melalui kegiatan olahraga seperti Liga Desa, para kepala desa diharapkan dapat membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerja sama yang lebih erat.
Menurut Diki, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk menyerap berbagai pesan dan rencana kebijakan pemerintah, terutama terkait pembangunan desa pada 2027.
“Sejumlah komitmen yang disampaikan Gubernur Jawa Barat dapat diwujudkan melalui program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat”, harapnya.
Diki turut menyoroti kondisi anggaran dana desa yang mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan informasi yang disampaikannya, anggaran dana desa saat ini berada di angka Rp373.456.000 untuk setiap desa.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan dukungan tambahan melalui alokasi anggaran maupun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa.
“Anggaran dana desa sekarang turun cukup jauh. Mudah-mudahan ada program dari Pak Bupati maupun Pak Gubernur agar pembangunan di desa-desa Bandung Barat tetap bisa berjalan dengan dukungan anggaran pemerintah kabupaten dan provinsi,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Desa Wangunsari terus berupaya mengembangkan potensi ekonomi lokal, khususnya melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini, desa tersebut tengah merintis produksi makanan khas berupa Kicimpling dan Peuyeum Cigorowong.
Meski pemasaran kedua produk tersebut belum berkembang secara maksimal, Diki menegaskan bahwa pemerintah desa tetap berkomitmen mendukung pelaku UMKM agar mampu meningkatkan produksi dan memperluas jangkauan pasar.
Ia menilai, pengembangan usaha lokal menjadi salah satu langkah penting untuk membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Pasalnya, sektor pertanian di Desa Wangunsari mulai mengalami penurunan sehingga diperlukan alternatif sumber penghidupan yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
“Kami masih merintis produksi kicimpling dan peuyeum Cigorowong. Walaupun pasarnya belum terlalu besar, kami tetap fokus mendorong UMKM yang ada di desa. Harapannya, ke depan semakin banyak peluang kerja bagi masyarakat Wangunsari,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Diki berharap momentum Hari Desa Nasional dapat memperkuat perhatian pemerintah di semua tingkatan terhadap kebutuhan dan potensi desa. Pembangunan desa membutuhkan dukungan bersama, baik dari pemerintah pusat, kementerian, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten.
Ia menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis karena menjadi bagian pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan warga.
“Harapannya, Hari Desa ini semakin menguatkan kita sekaligus menjadi pesan kepada pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan kementerian bahwa negara ini tidak akan ada tanpa desa. Desa memegang peranan penting karena menjadi bagian pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” tuturnya.
Diki menambahkan, sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi sangat dibutuhkan agar kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan dukungan anggaran, pengembangan UMKM, serta perluasan kesempatan kerja, desa diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Hdr)
